Jakarta, MinergyNews– Dipastikan bahwa perhitungan kewajiban dan bagi hasil kontrak kerja sama anyar, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT Freeport Indonesia akan lebih menguntungkan pemerintah Indonesia.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta.
Sri Mulyani menegaskan, pendapatan yang akan didapat dari IUPK PT Freeport dipastikan akan lebih besar dibanding dari Kontrak Karya (KK). Pendapatan yang didapat negara di antaranya pajak, royalti, divestasi, dan iuran lainnya.
“Selain itu, mereka juga wajib membangun smelter,” tuturnya.
Saat ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah akan secepatnya mengeluarkan detail hitungan ini. Pemerintah memahami bahwa yang dibutuhkan pengusaha tentunya suatu kepastian hukum.
“Kami dari Kemenkeu menghitung kewajiban dan membandingkannya antara KK dan IUP. Dan bagaimana penerimaan negara lebih besar, namun di sisi lain juga memberikan kepastian ke mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun dengan mengubah statusnya menjadi IUPK untuk kembali mendapatkan izin ekspor konsentrat yang dihentikan pemerintah sejak 12 Januari 2017 lalu. (us)
