Jakarta, MinergyNews– Terkait dengan rencana Pemerintah yang akan membuat anak usaha baru di sektor perkapalan (shipping) yang bernama PT Pertamina International Shipping, nantinya akan bertugas sebagai alat menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia, ditentang keras oleh Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA).
Ketua Umum SP FKPPA, Sofyani Faishol mengatakan, seharusnya pemerintah tidak perlu membentuk anak usaha baru di bidang perkapalan. Pasalnya, saat ini Pertamina sudah mempunyai anak usaha di sektor shipping yaitu PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).
Sofyani menegaskan, rencana itu jelas akan mematikan usaha PT PTK yang sudah 55 tahun berdiri. “Bahkan akan mengancam cita-cita presiden untuk mewujudkan poros maritim dunia yang harusnya bisa menjadikan PT Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di sektor shipping kelas dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (27/12).
Untuk itu, dirinya berharap rencana pembentukan anak usaha shipping itu agar dibatalkan dan kembali memperkuat anak usaha yang sudah existing. Menurut Sofyani, dengan mengembalikan Pertamina Shipping menjadi satu direktorat justru akan mengefektifkan kinerja pelayaran dan menjadikan PT PTK semakin kuat.
“Serikat pekerja FKPPA tidak alergi tidak selalu defense terhadap anak usaha. Tapi ada yang janggal dalam pembentukannya, Pertamina sudah ada anak usaha pelayaran shipping PTK. Dalih Direksi pembentukan yang baru ini untuk berbisnis dalam hal pencapaian BBM impor,” tuturnya.
Oleh karena itu, Sofyani mengungkapkan, pihaknya mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran direksinya yang terus saja berupaya merecoki bisnis dan usaha PT Pertamina (Persero).
Pasalnya, tambah Sofyani, pembentukan anak usaha yang baru ini tidak lepas dari andil Kementerian BUMN. Selain itu, dirinya juga mendesak agar Menteri BUMN menghentikan proses pembentukan anak usaha perkapalan sebelum Pertamina Shipping dijadikan salah satu Direktorat.
Sofyani menegaskan, apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka dipastikan SP akan melakukan sejumlah aksi yang nantinya pasti akan mengganggu operasional dan usaha distribusi maupun pengadaan BBM.
Diharapkan pemerintah dan direksi PT Pertamina dapat lebih difensif dalam mensikapi upaya asing atau pihak tertentu yang ingin menguasai Pertamina. “Apabila setelah dua minggu setelah keluar pernyataan ini tidak ada tanggapan, kami akan adakan aksi besar-besaran, doa bersama yang pasti akan menganggu operasional,” tandasnya. (us)
