Bandung, MinergyNews– Saat ini PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN kebanggaan rakyat Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas) sedang dicabik-cabik oleh keadaan. Pasalnya, tata kelola pembangunan kedaulatan maritim indonesia yang berdampak pada tegaknya kedaulatan energi nasional menjadi sukses visi poros maritim dunia.
Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ketua SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKPPA) Kapten Sofyani Faisol dalam diskusi dengan tema ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung (27/10).
Pasalnya, menurut dia, sampai sekarang ini sudah kuasai sektor migas di indonesia sebanyak 85 persen. “Sebanyak 85 persen migas di indonesia dikelola oleh asing Kita harus bersama-sama untuk memperjuangkan itu,” katanya.
Menurut Faisol, sebanyak 260 kapal, yang benar-benar milik Pertamina hanya 70 kapal saja. “Dan sisa, beberapa sahamnya dimiliki oleh asing,” tuturnya.
Untuk itu, tambahnya, pada diskusi yang kami gelar ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk sama-sama memperjuangkan kemelut hal tersebut.
“Pertamina itu BUMN itu miliknya rakyat, bukan milik pemerintah. Jadi kalau Pertamina mau dijual maka harus ijin terlebih dahulu kepada rakyat dan tentu saja tidak akan setuju,” pungkasnya.
