Bandung, MinergyNews– Terkait dengan rencana pembentukan Direktorat Perkapalan dalam tubuh Pertamina, akhirnya dipertanyakan kembali oleh Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA).
Pasalnya, pada bulan Agustus 2017 yang lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno telah merombak susunan direksi serta menambah dua direktorat baru di dalam managemen PT Pertamina (Persero).
Dalam Seminar dan FGD bertajuk ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ yang diadakan di The Jayakarta Hotel, Bandung, Jumat (27/10), Ketua Umum SP FKPPA, Sofyani Faisol menegaskan, apabila Pertamina ingin membesarkan bisnis perkapalannya maka haruslah dibentuk Direktorat Perkapalan seperti dahulu pernah ada di Pertamina.
“Jadi Perkapalan harus setara dengan direktorat-direktorat lain,” ujarnya kepada awak media.
Namun, Faisol mengklaim bahwa, dengan adanya Direktorat Perkapalan juga akan memangkas jalur birokrasi dan menciptakan efisiensi di tubuh Pertamina dalam urusan bidang perkapalan yang terkait dengan bidang usaha Pertamina lainnya.
“Jadi langsung Direktur ketemu Direktur. Tidak lagi SVP ketemu dulu dengan Direktur Pemasaran dan lain-lain,” tuturnya.
Menurut Faisol, kegiatan usaha perkapalan sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha Pertamina untuk menunjang usaha-usaha Pertamina lainnya di bidang hulu migas, pengolahan, sampai hilir migas.
Oleh Karena itu, menurut dirinya, bidang usaha perkapalan di Pertamina wajib diperbesar, bukan hanya dari banyaknya armada kapal yang dimiliki, namun juga sumber daya manusianya pun harus diperbanyak dan diperkuat.
“Dengan adanya Direktorat Perkapalan maka sistem investasi (untuk perkapalan) akan lebih diperhatikan, tidak menjadi dinomor-tujuhbelas-kan, karena sudah menjadi direktorat sendiri,” tukasnya.
