Jakarta, MinergyNews– Hingga bulan September 2017, Rasio elektrifikasi Indonesia tercatat sebesar 93,08%. Angka ini telah melebihi target rasio elektrifikasi 2017 yang sebesar 92,75%. Jika ditelisik ke belakang, pada tahun 2016, rasio elektrifikasi sebesar 91,16% Sementara pada 2017 sebesar 92,75%. Capaian ini merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, baik melalui jaringan PT PLN (Persero) maupun dan Pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Berdasarkan data, 94,1 persen wilayah Indonesia rasio elektrifikasinya berada di atas 70%. Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi pencapaian elektrifikasi , yaitu di angka 99,87%. Provinsi Banten sampai dengan Provinsi Jawa Timur, pencapaian elektrifikasinya juga terbilang positif rata-rata masih berada di atas 90%.
Beralih ke Provinsi Maluku Utara, rasio elektrifikasinya sudah mencapai 99,53%. Provinsi Maluku Utara menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, rasio elektrifikasi ketiga tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mencapai 99,29%. Angka ini juga tidak jauh berbeda dengan rasio elektrifikasi di Provinsi Bangka Belitung yang sudah mencapai 99%. Untuk Sulawesi, elektrifikasi tertinggi ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 95,24% dan Pulau Bali yang juga sudah mencapai 94,84%.
Namun, kondisi berbeda terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, dengan rasio elektrifikasi masing-masing sebesar 58,99% dan 48,91%. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan jika saat ini wilayah Timur Indonesia menjadi fokus Pemerintah fokus dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik.
Pemerintah menerapkan tiga cara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, yakni ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui PT PLN (Persero), memberikan pra-elektrifikasi bagi masyarakat yang tinggalnya tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, serta mengembangkan micro grid-off grid untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah.
Di samping itu, saat ini pemerintah juga fokus pada lima pilar dalam meningkatkan tata kelola sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kelima pilar yang tersebut adalah meningkatnya rasio elektrifikasi, distribusi yang adil, keberlanjutan terkait kesetaraan dan keberlanjutan, iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi serta tata kelola yang baik.
Terkait masih rendahnya rasio elektrifikasi di Papua dan Maluku, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menegaskan bahwa Pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi di kedua wilayah tersebut, karena penyediaan listrik yang mencukupi merupakan bagian dari pembangunan yang adil dan merata.
