Jakarta, MinergyNews– Pemerintah terus mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan minyak dan gas bumi. Hingga semester I tahun 2022, realisasi TKDN hulu migas mencapai 63,02%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 58,95%.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam FGD sebagai bagian dari rangkaian acara Forum Kapasitas Nasional Hulu Migas II Tahun 2022 di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7), memaparkan, hingga semester I tahun 2022, realisasi TKDN hulu migas mencapai 63,02% dengan total nilai pengadaan sebesar US$3,128 juta, terdiri dari nilai pengadaan jasa sebesar US$2271 juta dan pengadaan barang mencapai US$857 juta.
“Realisasi TKDN tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021 dan diharapkan tahun-tahun berikutnya terus meningkat,” ujar Tutuka.
Peningkatan realisasi TKDN ini sangat penting karena estimasi kontribusi biaya atau pembelanjaan dalam negeri untuk setiap kenaikan persentase TKDN sebesar 1% adalah sebesar US$45,20 juta. “Setiap kenaikan TKDN 1% adalah senilai US$45,20 juta. Ini angka yang besar dan karena itu diharapkan persentasenya terus naik,” kata Dirjen Migas.
Untuk meningkatkan TKDN hulu migas, Pemerintah melakukan pembinaan kepada produsen dalam negeri dalam bentuk Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dan Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) melalui Program Guna Bina Dalam Negeri (Pro Gunadi) dan Subsitusi Impor (Pro Susi).
Lebih lanjut Tutuka menyampaikan, berdasarkan data pengendalian impor (fasilitas masterlist) Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Ditjen Migas, tahun 2018 hingga Juni 2022 sebanyak 32% pengadaan impor hulu migas merupakan drilling production, 18% pengadaan structural dan 14% tubular fitting valve, serta 11% mechanical.
Sementara realisasi substitusi impor tahun 2018-2022, sebanyak 18% merupakan pengadaan structural, 9% tubular fitting valve, 8% mechanical. Gap substitusi terbesar adalah drilling production yang hanya sebesar 1%. Hal ini antara lain lantaran substitusi produk untuk drilling production terutama produk subsurface, masih beresiko tinggi dan bernilai tinggi.
“Selain itu, ketidaksempurnaan produk untuk drilling production terutama produks subsurface, meningkatkan nilai opex,” ungkap Tutuka.
Sebagai implementasi pembinaan produk dalam negeri, Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta 18 KKKS seperti Pertaminna PremierOil, ConocoPhilips, ENI, ExxonMobil, BP, Repsol dan Inpex, melakukan mapping, penilaian bersama, gap analysis dan pembinaan bersama, serta selanjutnya melakukan pemutakhiran data atau informasi untuk SKUP dan Buku APDN.
“Harapan kami, kerja sama ini tetap dilakukan dengan baik dan tentunya masukan dari KKKS sangat bermanfaat. Kami terbuka untuk itu dan selalu melakukan perbaikan secara kontinu,” tutup Dirjen Migas.
