Jakarta, MinergyNews– Di tengah tantangan nasional menghadapi gelombang baru Covid -19, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) selama periode Semester I tahun 2021 telah menghasilkan penerimaan negara US$ 6,67 Miliar atau setara Rp 96,7 Triliun. Jumlah ini tercatat sebesar 91,7 persen dari target yang dicanangkan dalam APBN 2021.
“Seperti juga dirasakan oleh sektor lain, pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang cukup berat bagi industri hulu migas. Namun SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif. Syukur pada Semester I tahun 2021 ini, kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dalam kegiatan Jumpa Pers Kinerja Hulu Migas Semester I tahun 2021 yang digelar secara daring, Jum’at (16/7).
Dwi menjelaskan, tingginya penerimaan negara yang diraih itu tidak lepas dari harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di awal tahun 2020 lalu. Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapai US$ 70,23 per barel.
“Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” ujarnya.
Penerimaan negara yang maksimal juga merupakan buah usaha hulu migas dalam mengoptimalkan kegiatan dan biaya. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine & inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan.
“Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021 sebesar US$ 12,17 per BOE, lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2020 yang sebesar US$ 13,71 US$ per BOE,” jelas Dwi.
Terkait capaian lifting migas pada Semester I 2021, dicapai angka rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Dari sejumlah itu, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95 persen dari target APBN 2021 yang ditetapkan 705 ribu BOPD. Sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD, atau tercapai 96 persen.
Untuk mengejar capaian target lifting, SKK Migas dan KKKS sedang bahu membahu merealisasikan program Filling The Gap (FTG). Melalui program ini, ada tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD.
“Tambahan ini di luar rencana tambahan yang direncanakan dalam WP&B (Work, Program, & Budget) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WP&B-nya sehingga diharapkan target APBN 2021 dapat terpenuhi,” tegas Dwi.
Usaha lain yang dilakukan SKK Migas untuk mengejar capaian target adalah mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah. Ketiga insentif tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$ 0,22 per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.
