Tangerang Selatan, MinergyNews– Pembangunan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala komersial yang menjadi salah satu bagian kegiatan penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menjadi Prioritas Riset Nasional (PRN). Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Ferly Hermana dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Grand Zuri, BSD, Serpong, Selasa (10/09).
FGD yang mengusung tema menyongsong energi nuklir di Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat dan memperkaya PRN dalam rangka pembangunan prototipe PLTN berskala industri. Ferly Hermana menjelaskan, saat ini lembaga penelitian dalam melakukan kegiatan penelitian harus didasarkan pada penugasan yang berikan oleh pemerintah.
“Riset kedepan harus berdasarkan penugasan dari pemerintah yang dituangkan dalam PRN,” ujar Ferly.
Deputi Pendayagunaan Teknologi Energi Nuklir, Suryantoro mengatakan, PRN yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya menjadikan penelitian di Indonesia agar mempunyai dampak terhadap masyarakat. “Salah satu kegiatan BATAN yang masuk dalam PRN adalah prototipe PLTN skala komersial dengan daya 100MW,” ujar Suryantoto.
Selain prototipe PLTN skala komersial, Suryantoro menambahkan, kegiatan sistem pemantau radiasi lingkungan juga menjadi prioritas riset nasional. Kedua kegiatan tersebut diharapkan masuk menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Terkait dengan menguatnya desakan terhadap pembangun PLTN di pulau Kalimantan, ia menegaskan, BATAN mempunyai peran sebagai technical support organization (TSO). “Dalam hal ini BATAN sebagai TSO yang melakukan berbagai kajian dalam penyiapan tapak PLTN,” tambahnya.
Dalam penyiapan pembangunan PLTN, menurut Suryantoro, BATAN juga melakukan penyiapan sumber daya manusia. Melalui Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) dan Pusdiklat, BATAN memberikan pelatihan kepada SDM nuklir yang nantinya mendukung dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.
Sementara itu, Ketua Umum HIMNI, Susilo Widodo mengatakan, sebagai organisasi independen, pihaknya akan memberikan solusi dan kritikan positif terhadap rencana pembangunan PLTN. “Sebagai perhimpunan yang beranggotakan para pakar, HIMNI mempunyai peran dalam bentuk kontribusi pemikiran dan kontrisbusi lainnya yang lebih konkrit misalnya tentang desain,” kata Susilo.
Sebagai wadah para pakar, menurut Susilo, HIMNI akan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi. Kritisi yang dimaksud tentunya bersifat membangun bukan bersifat yang menolak atau anti nuklir.
“Kritik harus terus dilakukan untuk menjamin agar tapak yang dipilih sebagai lokasi PLTN sesuai dengan tujuan HIMNI yakni demi kesejahteraan masyarakat dan ramah lingkungan,” pungkas Susilo.
