Jakarta, MinergyNews– Presiden Joko Widodo langsung menanggapi keluhan masyarakat Maluku mengenai kurangnya pasokan listrik. Di sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku pada 8 hingga 9 Pebruari 2017, Presiden Jokowi sempat berdiskusi dengan Ketua dan Anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon terkait hal tersebut.
“Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon. Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi, kita juga merasakan mati beberapa jam,” ungkap Presiden saat meninjau proyek PLTU 2×15 MW Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis (9/2).
Dalam diskusi tersebut, jelas Presiden, diketahui bahwa sebenarnya sudah pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Hanya saja pembangunan tersebut tidak berlanjut. “Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu,” ujarnya.
Wilayah Tulehu, Maluku Tengah, yang dekat dengan PLTU tersebut, memiliki potensi panasbumi yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Oleh karenanya, pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut diharapkan tidak menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya.
“Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batubara sudah tidak benar, seharusnya memakai panasbumi karena potensi di sini ada, di Tolehu itu ada,” tegas Presiden.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, yang mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut, menerangkan bahwa PLTU tersebut seharusnya menjadi sebuah pembangkit listrik independen, di mana nantinya PT PLN (Persero) akan membeli listrik yang dihasilkan. Namun proyek tersebut mangkrak karena tidak kunjung dikerjakan.
“Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014,” papar Jonan.
Terkait dengan rencana ke depan mengenai apakah pembangunan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Jonan mengatakan akan terlebih dahulu bertanya kepada PLN mengenai kesanggupannya. Dia juga menyatakan bahwa setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri,” tukas Jonan. (us)
