Palu, MinergyNews– Kementerian ESDM melalui Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Puslitbangtek KEBTKE) melakukan survei untuk studi kelayakan dan Detail Enginering Design (DED) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di tiga titik pos jaga perbatasan TNI AL Palu, Sulawesi Tengah (16/11).
Selain sebagai sumber energi, pembangunan PLTS untuk Pos Jaga Perbatasan TNI AL juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bersama agar kegiatan, fasilitas, dan infrastruktur bidang ESDM yang berada di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar mendapatkan pengamanan.
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki enam pos jaga TNI AL yakni Pos Jaga TNI AL Donggala, POSAL Parigi, POSAL Ampana, POSAL Luwuk, POSAL Melentobang dan POSMAT Morowali. Tim yang dipimpin oleh peneliti Slamet tersebut melakukan survei di tiga lokasi yakni, Donggala, Parigi dan Ampana.
Kegiatan survei meliputi penentuan titik lokasi yang akan dipasang PLTS terpusat, pengukuran solar radiasi matahari, kecepatan angin, luas lahan, luas bangunan, daya listrik terpasang, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Setiap pos jaga diperkirakan membutuhkan daya listrik terpasang/load profile minimal 10 kiloWattpeak (kWp).
Hingga pertengahan November 2018, BLU P3TKEBTKE telah melakukan survei di 23 titik. Survei ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2018.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) resmi menjalankan kerja sama dalam pengadaan barang/jasa melalui swakelola dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE dengan Kepala Puslitbangtek KEBTKE pada 4 September 2018.
Kegiatan ini merupakan rangkaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan TNI Angkatan Laut tentang Pembangunan PLTS yang ditandatangani Dirjen EBTKE Rida Mulyana dan Asisten Potensi Maritim Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto pada 18 September 2018.
PKS ini juga merupakan salah satu implementasi Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan TNI yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Panglima TNI pada 14 Juli 2017 lalu.
