Jakarta, MinergyNews– Sejak adanya kebijakan Pemerintah tentang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat untuk tetap melakukan kegiatannya di rumah, telah merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi listrik. Sehingga terjadilah pembekakan tagihan listrik pada bulan Mei 2020.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Executive Vice President Corporate Communcation and CSR PLN, I Made Suprateka dalam konferensi pers virtual dengan para awak media di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurut Made, pola perilaku masyarakat yang diharuskan berada di rumah pada masa PSBB Pandemi Covid-19 telah memicu kenaikan tarif listrik. Selain itu, juga adanya perubahan mekanisme penghitungan tagihan listrik.
Namun, Made menegaskan, pada saat kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah, pihaknya telah membuat pola penghitungan tagihan listrik berdasarkan tiga bulan terakhir, yaitu Februari 2020, Januari 2020, dan Desember 2019.
“Pada bulan Maret, sejak sudah ada PSBB pada 2 minggu terakhir, telah terjadi keanehan (konsumsi) kWh,” ujarnya.
Made menjelaskan, untuk penggunaan listrik pada bulan Desember 2019, Januari 2020, dan Februari sebesar 50 kWh. Maka, pada bulan Maret 2020 konsumsi listrik naik menjadi 70 kWh.
“Oleh Karena itu, sejak ada Covid-19, kami pakai (sistem) tiga bulan terakhir, yaitu 50 kWh, padahal realisasi konsumsinya 70 kWh. Tapi, kami billing 50 kWh. Ada 20 kWh yang belum tertagih,” tuturnya.
Sementara itu, Made menambahkan, pada bulan April 2020, konsumsi listrik terus naik menjadi 90 kWh karena dengan adanya penerapan PSBB sebulan penuh. “Ada 40 kWh yang tidak tertagih,” cetusnya.
Untuk itu, lanjut Made, carry over tagihan Maret 2020 dan April 2020 untuk pencatatan riil Mei 2020. Di sana tercatat 90 kWh+20 kWh yang carry over Maret 2020. Munculah tagihan 110 kWh.
“Itu seolah-olah naik, padahal ada kontribusi bulan Maret 20 kWh dan April 40 kWh. Ini yang menjadi polemik. Ternyata pada tagihan Mei, tertagih 110 kWh,” tandasnya.
