Jakarta, MinergyNews– Pemerintah terus mendukung upaya PT Pertamina (Persero) dalam memberikan pelayanan menyediakan energi yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya melalui penyediaan 571 tambahan titik SPBU penyedia premium di Jawa Madura dan Bali (Jamali). Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa posisi Pertamina tidaklah mudah di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang tengah meroket.
Namun, Pemerintah tetap yakin bahwa Pertamina akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/6).
Djoko menjelaskan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah, di sisi hulu Pertamina setidaknya telah mendapatkan 4 kontrak wilayah kerja migas terminasi. “Pertamina bisa menshare-down dari Mahakam, Sanga-Sanga, East Kalimantan, dan Jambi Merang, untuk mendapatkan dana segar,” ujar Djoko.
Lebih lanjut, Dirjen Migas memperkirakan bahwa Pertamina bisa mendapatkan dana sebesar USD 500 juta hingga USD 1 Miliar dari pengelolaan 4 blok migas tersebut.
Sebagai informasi, mulai dari Januari 2017 hingga Mei 2018, Pertamina telah mendapatkan 12 blok migas terminasi sejak tahun lalu, yaitu: Blok Offshore North Wes Java (ONWJ) pada Januari 2017, Blok Mahakam pada awal 2018, 8 blok terminasi yang diberikan April 2018 (Tengah, Attaka, East Kalimantan, North Sumatera Offshore, Sanga-Sanga, Southeast Sumatera, Tuban, dan Ogan Komering), dan 2 blok terminasi tahun 2019 pada Mei 2018 yaitu Blok Jambi Merang, serta Blok Raja/Pendopo.
Dengan mendapatkan kedua belas pengelolaan WK terminasi tersebut, Plt Direktur Utama Nicke Widyawati, beberapa waktu lalu mengungkapkan, Pertamina bisa menggandakan produksi dalam beberapa tahun ke depan dan meningkatkan pendapatan bersih perusahaannya. “Angkanya sekitar USD 24 miliar sepanjang 20 tahun (kontrak) berjalan,” tandas Nicke.
