Jakarta, MinergyNews– Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses penyediaan energi seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berharap di setiap desa terbangun lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Idealnya kita berharap, Pemerintah melalui BPH Migas ingin di setiap desa itu punya penyalur atau SPBU. Tinggal kategorinya saja, apakah mini ataukah sedang atau yang besar. Tapi kita ingin untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh NKRI mestinya idealnya dibangun di 75 ribu desa. Ini tantangan 5 atau 10 tahun ke depan,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa dalam diskusi virtual tentang Dampak Covid-19 Terhadap Sektor BBM belum lama ini di Jakarta.
Jumlah lembaga penyalur, sambung Ifan – sapaan Fanshurullah, saat ini dinilai kurang ideal untuk mengoptimalkan pendistribusian BBM ke pelosok-pelosok Indonesia. Lembaga penyalur tersebut terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS). “Saat ini baru terbangun 7.251 lembaga penyalur dan 192 terminal BBM,” jelas Ifan.
Ifan menyampaikan, untuk menjamin distribusi BBM, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan panjang pipa transmisi 5.192,12 KM dan panjang pipa distribusi 6.133,54 KM. “Untuk pipa-pipa yang pernah dibangun, transmisi, distribusi, ribuan kilo ini perlu diawasi, terutama untuk kebutuhan industri,” ungkap Ifan.
Sebagai informasi, berdasarkan paparan Ifan, tercatat rata-rata BBM yang tersalurkan adalah 83,3 juta KL per tahun dengan jumlah Badan Usaha (BU) yang diawasi sejumlah 1.166 BU BBM dan 35 BU Gas Bumi.
