Jakarta, MinergyNews– Pemerintah Kota Batam mendukung rencana Pemerintah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) secara massif dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), guna mencapai target 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Untuk mempermudah pelaksanaan rencana ini, Pejabat sementara Walikota Batam Syamsul Bahrum mengusulkan agar pembangunan jargas menggandeng sektor properti, terutama pengembang perumahan.
“Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use,” ujar Syamsul Bahrum dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di Kota Batam, Selasa (6/10).
Hadir secara virtual dalam acara ini, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, narasumber dari Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dihadiri pula secara langsung oleh narasumber dari Ditjen Migas dan Lemigas Kementerian ESDM, pejabat di lingkungan Kota Batam, camat dan lurah Kota Batam.
Menurut Syamsul, jargas sangat cocok dikembangkan di Kota Batam karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.
“Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga,” ujar Syamsul.
Supaya pembangunan jargas tidak tambal sulam, diusulkan agar dilakukan pemetaan perumahan yang sedang dibangun dan akan dibangun. Setelah pemetaan rampung, menurut Syamsul, tugas berikutnya adalah meyakinkan masyarakat agar mau memasang jargas di rumahnya.
Senada dengan Pjs Walikota Batam, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi, menyampaikan banyak manfaat yang dinikmati masyarakat dengan menggunakan jargas. Penghematan per bulan dapat mencapai Rp 90.000 dibandingkan menggunakan LPG.
Pembangunan jargas dengan dana APBN telah dilaksanakan sejak 2009. Namun keterbatasan anggaran Pemerintah serta untuk mengurangi impor LPG, Pemerintah mengusulkan pembangunan jargas dengan skema KPBU. “Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu maka dilakukan diversifikasi energi melalui jargas KPBU ini,” katanya.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memaparkan, sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp 24,94 triliun, meningkat menjadi Rp 38,76 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp 58,14 triliun. Pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp 54,15 trilliun.
“Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas,” tambahnya.
Selain bertujuan mencukupi kebutuhan pendanaan jargas yang berkesinambungan, melalui skema KPBU juga diharapkan dapat terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. Juga memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah.
Kasubdit KPBU Infrastruktur dan Sosial Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Astu Gagono Kendarto mengungkapkan, sesuai RPJMN 2020-2024, tak hanya menargetkan pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR, Pemerintah juga menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,6 miliar per tahun serta mengurangi impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun.
Untuk menekan impor LPG, dilakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Diperkirakan kebutuhan pendanaan pembangunan jargas untuk pembangunan 4 juta SR sebesar Rp 38,4 triliun, dimana pembiayaan melalui APBN sebesar Rp 4,1 triliun, penugasan kepada BUMN Rp 6,9 triliun dan KPBU Rp 27,4 triliun.
Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Batam adalah 307.749 SR dengan estimasi total biaya adalah Rp 2,37 triliun atau setara dengan Rp 7,72 juta per sambungan rumah.
Jargas dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Untuk Kota Batam, jargas yang telah dibangun dengan dana APBN sebanyak 4.001 SR dan pembangunan oleh PT PGN sebanyak 795 SR.
