Jakarta, MinergyNews– Hingga saat ini pemerintah sedang menyusun dan menetapkan formula/harga minyak mentah, gas bumi, BBM, LPG, CNG yang yang berkeadilan dengan mempertimbangkan daya beli konsumen dan nilal keekonomian lapangan/produksi migas.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan Direktoral Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan ESDM (FWESDM) di Jakarta, Rabu (25/10/23).
Tutuka menjelaskan, pemerintah juga akan menetapkan lokasi Kebijakan BBM Satu Harga dan memberikan Insentif migas secara selektif yang bertujuan untuk pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan fiskal negara.
“Sebagai contoh pemberian Insentif HGBT untuk industri dan penyediaan tenaga listrik,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, yang menjadi syarat lainnya migas harus berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan Implement Site Manajemen Keselamatan Migas dan mengupayakan Penertiban kegiatan ilegal Drilling.
“Pemerintah harus mendorong Zero Unplanned Shutdown dan mendorong Pengembangan pengeboran Platform lepas pantai,” katanya.
Sementara itu, Tutuka mengungkapkan, untuk menuju transisi energi bersih, Kementerian ESDM diharapkan terus memberikan kontribusi terhadap industri migas ke depan. Salah satunya, peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak, pemanfaatan gas semaksimal mungkin hingga transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Pada awalnya, milestone pemerintah masih ingin menggunakan fosil, kemudian beralih untuk memaksimalkan gas sebaik mungkin,” tuturnya.
Untuk itu, Tutuka melanjutkan, Pemerintah pun kemudian mencari jalan keluar yaitu dengan memanfaatkan energi fosil yang ada sekaligus menggunakan EBT. Penggunaan energi fosil pun tidak bisa diprediksi nilainya karena terus berfluktuasi setiap saat.
Menurutnya, Indonesian Crude Price (ICP) pada masa awal covid adalah masa sulit diprediksi. Ada anomali di bulai Mei, Juni dan seterusnya ketika nilai tukar mata uang lebih cepat naik dibanding ICP. Hal tersebut dipengaruhi faktor geopolitik yang terjadi di timur tengah.
“Jadi tidak mudah mencari korelasi ICP dan kurs dolar,” tandasnya.
