Bandung, MinergyNews– Penurunan produksi minyak dan gas bumi Indonesia terutama disebabkan mayoritas lapangan yang sudah tua. Di sisi lain, Indonesia menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, selain upaya peningkatan eksplorasi migas, Pemerintah juga mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan investasi pada fasilitas migas yang sudah tua.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, lebih dari 60% fasilitas Indonesia berusia lebih dari 20 tahun. Ini berarti, dalam 10 tahun ke depan harus ada investasi untuk fasilitas tersebut. Itu bukan hal yang mudah karena terkait tata kelola KKKS.
“Investasi untuk fasilitas tidak mudah karena menyangkut bagaimana tata kelola masing-masing perusahaan dalam memberikan alokasi perbaikan fasilitas,” papar Tutuka ketika menjadi keynote speaker pada acara Forum Fasilitas Produksi Migas Tahun 2022 yang digelar Ikatan Ahli Fasilitas Migas Indonesia (IAFMI) di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10).
Fasilitas migas yang sudah tua dapat menyebabkan terjadinya uplanned shutdown sehingga mengganggu produksi migas. Dari tahun ke tahun, jumlah unplanned shutdown menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, terjadi unplanned shutdown sebanyak 9 kali, tahun 2021 sebanyak 15 kali dan 2022 juga 15 kali.
“Unplanned shutdown dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Kita perlu berkejaran dengan waktu untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Saran kami adalah dilakukan perencanaan penggantian fasilitas secara gradual. Top manajemen dari masing-masing perusahaan dengan arahan SKK Migas harus berani mengganti fasilitas,” kata Dirjen Migas.
Tutuka menambahkan, pemeliharaan fasilitas migas juga harus dilakukan secara masif dan pembaruannya dilakukan secara realistis sesuai kenyataan yang ada.
Gangguan pada penyediaan fasilitas juga menyebabkan penyelesaian proyek-proyek migas menjadi mundur. Sebagai contoh, proyek jambaran Tiung Biru (JTB) dan Tangguh Train 3. Diharapkan kelambatan ini tidak terjadi pada proyek migas lainnya.
Pemerintah menyadari tidak mudah untuk mengatasi masalah fasilitas migas ini. Diperlukan disiplin dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan KKKS, serta pihak terkait lainnya. “Kita tidak mengharapkan proyek delay lagi. Kita harapkan semua proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Itu harapan kami karena kita tidak punya waktu yang cukup lama untuk mengejar mainstream energi di dunia. Kita hanya punya 8 tahun hingga 2030,” tutup Tutuka.
