Jakarta, MinergyNews– Keterlibatan Pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat krusial untuk menjamin pemanfaatan teknologi yang tepat guna, pembangunan yang berjalan dengan lancar serta menjaga aspek keberlanjutan dari infrastruktur-infrastruktur tersebut. Pelibatan masyarakat ini penting agar pemanfaatan energi bersih menjunjung tinggi prinsip people centered development.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mewakili Sekretaris Jenderal ESDM pada acara Side Events G20 Energy Transition Working Group Meeting yang bertemakan Decentralizing Energy Transition – Advancing the Role of Community and Subnational Government, di Bali (30/8) yang didukung oleh (Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Chrisnawan menyampaikan bahwa akselerasi pemanfaatan EBT perlu digerakkan oleh semua stakeholder baik instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, Akademisi, Asosiasi maupun Masyarakat umum. “Indonesia memiliki kekayaan sumber EBT yang sangat besar, beragam dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Sampai saat ini baru sekitar 0,3% telah dimanfaatkan dari total potensi EBT Indonesia yaitu sebesar 3.686 GW. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus berkembang,” pungkasnya.
Menurut Chrisnawan, pengembangan EBT tidak hanya memberi dampak positif untuk lingkungan, namun juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas energi listrik di daerah. Mengingat potensi EBT yang beragam dan tersebar luas di pelosok negeri, setiap daerah memiliki potensi EBT khusus yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menekankan peran daerah sangat penting dalam akselerasi transisi energi yang kontekstual dengan kebutuhan dan potensi daerah, dan justru dari sanalah muncul inovasi dan keragaman yang perlu didukung dengan kolaborasi berbagai pihak.
“Dari segi investasi, di Indonesia transisi energi yang membutuhkan investasi mahal berpotensi ditanggung bersama melalui swadaya masyarakat dan pendanaan sektor publik dan swasta lainnya, transisi energi disokong bersama secara gotong royong,” tandas Fabby, pada diskusi yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dan perwakilan elemen Pemerintah Daerah lainnya.
