Jakarta, MinergyNews– Untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari sumber pasokan, infrastruktur dan konsumen atau pengguna. Apabila salah satu dari tiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan pipa transmisi dan distribusi itu kan harus terintegrasi. Harus ada sumbernya, harus ada infrastrukturnya, harus ada penggunanya. Satu saja nggak ada ini nggak bisa. Makanya pembangunan pipa yang pasokan belum ada, user belum ada, pipanya jadinya gelondongan kosong,” tegas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja usai Penandatanganan Kerja Sama Kementerian ESDM dengan BNPT di Kementerian ESDM, Selasa (18/7).
Lebih lanjut Wirat mengatakan, ke depan, dalam membangun infrastruktur gas bumi, Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut. Alokasi gas tidak akan diberikan apabila belum ada kejelasan penggunanya. “Kalau user-nya sudah ada, gasnya kan bisa dari LNG atau lapangan-lapangan yang ada,” tambah Wirat.
Pipa Kalija
Sementara itu disela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (17/7), Dirjen Migas mengatakan, Pemerintah masih mencari solusi untuk alokasi gas untuk proyek pipa Kalija II yang dimenangkan PT Bakrie & Brothers. Proyek ini sudah mangkrak selama 11 tahun. “Jadi sedang dibahas sekarang bagaimana mencari solusinya. Apakah diinjeksi LNG atau apa,” kata Wirat.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menambahkan, terkait proyek sepanjang 1.200 km ini, PT Bakrie telah mengirimkan surat kepada Kepala BPH Migas perihal rencana pembangunan Kalija II pada 8 Agustus 2016 lalu. “Kendala utama pelaksanaan pembangunan pipa tersebut belum terdapat alokasi gas. Jadi kaitannya badan usaha tidak bisa membangun karena dia mengajukan ke bank, banknya minta kepastian alokasi gas. Ini salah satu kendalanya pipa Kalija II ini belum dilaksanakan,” ucap Fanshurullah.
