Jakarta, MinergyNews– Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Novie Andriani menyampaikan, selain menargetkan pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR tahun 2024, Pemerintah juga menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,6 miliar per tahun, serta pengurangan impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun.
“Pemerintah berupaya menekan impor LPG dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur jargas untuk meningkatkan konsumsi gas bumi, khususnya rumah tangga,” paparnya.
Kebutuhan pendanaan diperkirakan Rp 38,4 triliun, dengan perincian biaya APBN Rp 4,1 triliun, BUMN Rp 6,9 triliun dan KPBU Rp 27,4 triliun. “Salah satu skema alternatif penyediaan infrastruktur jargas yang dapat menjadi solusi adalah dengan melibatkan peran swasta adalah KPBU,” terangnya.
Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kabupaten Mojokerto adalah 141.549 SR dengan estimasi total biaya investasi sebesar Rp 1,139 triliun atau setara dengan Rp 8,05 juta per SR. “Potensinya memang tidak sebesar daerah lain, tapi nanti apabila digabungkan dengan daerah lain misalnya Kota Mojokerto, maka ini bisa menjadi potensi juga,” tambahnya.
Skema KPBU bukan merupakan hal baru dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya skema ini sudah diterapkan pada sektor jalan tol, pengelolaan air minum, sampah dan penerangan umum. Namun untuk jargas, ini merupakan kali pertama akan diterapkan.
Novie menegaskan, pembangunan jargas skema KPBU tidak lantas menghilangkan kewajiban Kementerian ESDM memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaanya dibantu badan usaha. Diharapkan layanan ini nantinya lebih berkualitas dan efisien.
