Tambrauw, MinergyNews– “Terima kasih Pemerintah, terima kasih Bapak Presiden karena sudah menjadikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Satu Harga di wilayah Papua Barat,” ungkap Luther, warga Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw Papua Barat saat ditemui tim www.esdm.go.id, Selasa (13/2) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Nomor 86.983.13 Sausapor, sebagai penyalur BBM Satu Harga di wilayah tersebut.
Ungkapan Luther mewakili warga Sausapor lainnya rasanya tak berlebihan. Luther mengaku bila sebelumnya harga BBM di wilayah tersebut bisa bervariasi antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per liter tergantung kesediaannya, kini dengan program Pemerintah BBM Satu Harga warga BBM di Sausapor bisa menikmati harga Premium RP 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter, sama seperti harga di Pulau Jawa.
Memang, perjalanan menuju Distrik Sausapor tidaklah mudah. Dari Sorong perjalanan dapat ditempuh dengan kapal atau mobil. Perjalanan darat melalui Makbon dan Mega ditempuh dalam waktu sekitar empat jam, dengan berbagai rintangan lumpur dan lubang yang harus dilewati di sepanjang jalan yang belum sepenuhnya beraspal, terlebih setelah diguyur hujan deras, tak jarang pula arus lumpuh karena longsor. Sementara dengan kapal memerlukan waktu enam jam dengan biaya Rp 100.000 per orangnya. Kapal yang berlayar dari Kota Sorong ke Sausapor empat kali sepekan.
Berbeda dengan wilayah Papua lainnya, gunung menjadi latar pemandangan di timur distrik Sausapor. Air bersih dan lahan yang subur menjadikan Sausapor sebagai produsen pisang, labu kuning, nanas, dan ubi kayu yang khas dan menjadi komoditas andalan. Dengan hadirnya BBM Satu Harga ini sangat membantu aktivitas perekonomian khususnya dalam memasarkan produk Sausapor ke berbagai daerah.
Dalam lawatannya ke Papua Barat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan secara langsung meninjau lokasi lembaga penyalur ke-31 BBM Satu Harga tersebut. SPBU Kompak Sausapor telah diresmikan pada tanggal 24 November 2017 dengan kapasitas SPBU 10 KL jenis premium dan 10 KL jenis solar.
Jonan menekankan pentingnya pengawasan BBM Satu Harga ini, agar dapat memberikan akses yang sama kepada masyarakat Indonesia, dalam mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menindaklanjuti instruksi Presiden, kebijakan BBM Satu Harga ini dilaksanakan menyeluruh agar tidak ada lagi ketimpangan harga BBM antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menyusun peta jalan (road map) BBM satu harga. Sebanyak 57 lembaga penyalur BBM telah dibangun pada tahun 2017. Hingga tahun 2019, Pemerintah menargetkan terbangunnya 159 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Seluruhnya berada di wilayah yang selama ini masih terisolir secara perekonomian dan akses jalan yang sulit terjangkau.
