Jakarta, MinergyNews– Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan optimistis masukan pihaknya tentang pemanfaatan energi nuklir akan mendapatkan respon yang positif dari Presiden Joko Widodo. Indonesia diharapkan dapat segera mengambil keputusan sebagai negara yang memanfaatkan nuklir atau go nuclear.
Zulnahar Usman, Anggota KEIN RI sekaligus Ketua Kelompok Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) KEIN RI mengatakan, Indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan energi listrik berbahan baku fosil seperti minyak, gas bumi, dan batubara lantaran keterbatasan cadangan yang hanya bisa digunakan sekitar 20 tahunan lagi. Oleh karena itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan energi baik untuk kalangan industri maupun masyarakat.
“Dari dulu kita rapat atau melaksanakan focus group discussion (FGD) tentang manfaat dan kebutuhan energi nuklir, tapi hasilnya pemerintah masih belum menyatakan diri masuk di era nuklir. Dengan hasil FGD di Bali pada pekan lalu, KEIN akan menginisiasi untuk membuat memo policy tentang nuklir kepada Presiden Jokowi. Sudah saatnya, kita masuk era nuklir, Indonesia harus masuk ke era nuklir,” kata Zulnahar.
FGD bertema Peta Jalan PLTN Terintegrasi yang digelar di Denpasar pada pekan lalu menghasilkan rekomendasi kepada KEIN agar dapat bersama-sama mendorong pengimplementasian energi nuklir untuk memajukan industri dan perekonomian nasional. Sejumlah stake holder yang turut hadir antara lain Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hadir juga perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Perekonomian Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta PT PLN.
Menurut Zulnahar, rekomendasi tersebut akan dibahas bersama dalam rapat pleno anggota KEIN sehingga bisa dirumuskan menjadi memo policy yang akan disampaikan kepada Presiden.”Kami mendukung kesepakatan di FGD Bali dan akan melanjutkannya hingga dapat disampaikan ke Pak Presiden melalui memo policy.. Saya optimistis akan direspon positif oleh Pak Presiden,” katanya.
Penerapan energi nuklir di Tanah Air diyakini dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain, akan mampu menggairahkan perekonomian nasional dengan jaminan ketersediaan pasokan listrik. Sebab, selama ini mininya pasokan listrik cukup mengganggu pertumbuhan industri dan menghambat masuknya investor.
Zulnahar mengatakan, ketersediaan listrik menjadi faktor penting dalam menopang tumbuhnya perekonomian nasional. Selama progres peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik berjalan lambat, target pertumbuhan ekonomi akan selalu sulit dicapai. “Minimnya pasokan listrik berakibat industri sulit tumbuh, yang akan membuat sulit Indonesia dapat keluar dari deindustrialisasi yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir yang akan berdampak kepada terperangkapnya dalam middle income trap,” ujarnya.
Selain itu, pemanfataan PLTN diyakini akan mampu secara signifikan menurunkan tarif listrik. Dari waktu ke waktu, tarif dasar listrik terus mengalami kenaikan. Yakni, mulai dari Rp 605 per kilowatt hours (kwh) pada tahun 2016, naik menjadi Rp 1.352 pada Mei 2017. Padahal, kenaikan tarif listrik merupakan salah satu penyumbang utama inflasi, sehingga kenaikan ini akan semakin membebani masyarakat dan menurunkan daya belinya. “Harga produksi listrik dari PLTN, khususnya Generasi IV yang akan muncul dalam waktu dekat dapat menjadi murah, sehingga kami yakin secara langsung akan berdampak pada penurunan tarif listrik,” ujar Zulnahar.
