Nabire, MinergyNews– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan keseriusan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat Papua.
Didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Rabu (20/12), Presiden kembali meresmikan infrastruktur kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW.
“Pelayanan kepada rakyat harus diberikan sebaik-baiknya. Harus kita akui kalau masih byar pet. Tapi, ada semangat kita untuk memperbaiki itu agar tidak ada yang namanya listrik itu hidup mati. Oleh sebab itu, hari ini setelah diresmikan PLTMG 20 MW di Nabire, moga-moga tidak ada yang namanya byar pet di nabire dan sekitarnya,” ujar Presiden Jokowi.
Kehadiran PLTMG Nabire akan menambah 105% daya mampu sistem Nabire sehingga menopang kehandalan sistem kelistrikan wilayah tersebut. Sementara, desain bahan bakar PLTMG Nabire, yaitu High Speed Solar (HSD) dan gas akan membantu penghematan biaya.
PLTMG Jayapura juga menjadi bukti percepatan pembangunan di Papua dengan proses pembangunan selesai dalam kurun waktu delapan bulan. “Saya juga kaget. Baru (saja) peletakan batu pertama, (sekarang) kita sudah diresmikan,” jelas Presiden RI.
Kontrak Power Purchase Agreement (PPA) PLTMG Jayapura sendiri ditandatangai pada tanggal 21 Desember 2016 dan beroperasi (Commercial Operation Date/COD) pada tanggal 24 November 2017. Tambahan kurang lebih 60% daya listrik Jayapura ini sekaligus mendukung kesiapan jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
Melalui PLTMG Nabire dan Jayapura, imbuh Jokowi, aktivitas masyarakat akan lebih baik melalui penerangan yang mereka dapatkan, seperti kemudahan anak-anak sekolah belajar di malam hari ataupun tumbuhnya perekonomian kecil di kampung-kampung.
Presiden mengungkapkan, sebagaimana dilaporkan Menteri ESDM, membangun sistem kelistrikan di tanah Papua membutuhkan biaya dua kali lipat dibandingkan di daerah lainnya. Presiden Jokowi membeberkan total satu desa di Papua butuh sekitar dua miliar, sementara di desa lain di Indonesia hanya butuh satu miliar.
Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Pemerintah akan tetap bertekad untuk membangun Papua dan Papua Barat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang. “Membangun Papua itu bukan urusan mahal, tapi ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang harus kita penuhi. Untuk rakyat Papua, semuanya harus bisa kita lakukan. (Bahkan) BBM Satu Harga sudah bisa kita lakukan,” pungkas Presiden Jokowi.
