Jakarta, MinergyNews– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan pasokan listrik dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW hingga akhir tahun ini akan bertambah sekitar 5.000 MW. Sementara ditargetkan beberapa tahun ke depan, penambahan pembangkit yang siap beroperasi per tahunnya sekitar 5.000 hingga 6.000 MW.
Hal tersebut disampaikan Menteri Jonan saat melakukan kunjungan kerja ke PLN Area Pengatur Beban (APB) area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang Jawa Tengah.
“Estimasi dari proyek pembangkit listrik 35 ribu MW itu sampai akhir tahun ini kira-kira sudah 4.000-5.000 MW yang sudah siap beroperasi. Kalau sampai 2019 mungkin 10.000 hingga 12.000 MW sudah jalan. Ini terus, akan bertambah 5000-6000 MW per tahunnya sampai 2024-2025,” paparnya menanggapi pertanyaan tentang progress pembangunan pembangkit 35.000 MW.
Mendampingi Menteri Jonan, Direktur PLN Regional Jawa Bagian Tengah, Amir Rosyidin menambahkan, progress 35.000 MW hingga saat ini telah beroperasi 1.300 MW pembangkit, sementara 32.000 MW yang sudah menandatangani kontrak. “Jadi, tinggal 3.000 MW lagi. Ini kebanyakan yang sifatnya gas, jadi diakhirkan. Dari 32.000 MW yang sudah kontrak, 18.000 MW sedang kontruksi, sisanya sedang financial closing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Jonan juga mengungkapkan, untuk memperlancar distribusi listrik di Jateng, PLN juga berencana membangun ‘interchange’ di Ungaran dalam waktu dekat. “Interchange ini dibutuhkan, memang tidak bisa tidak. Artinya, harus ada supaya distribusi listrik untuk Jateng menjadi lebih baik,Tantangan paling tinggi yang dihadapi dalam pembangunannya adalah persoalan lahan,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Jonan meminta ada dialog yang baik antar pihak agar tidak ada yang saling dirugikan, khususnya dengan pemilik lahan yang dilewati proyek itu, baik pribadi, perusahaan, atau lainnya. “Saya mengimbau ada dialog yang baik, tidak saling merugikan. Bahwa kebutuhan lahan bisa dipenuhi karena ini untuk kebutuhan bersama, yakni masyarakat secara keseluruhan, bukan kebutuhan pribadi,” pungkasnya.
Guna mengoptimalkan pengaturan penyediaan ketenagalistrikan di Jateng dan DIY, APB melakukan pengaturan beban dari Pembangkitan, Transmisi dan sampai ke konsumen dengan cara komunikasi antara Area Pengaturan Distribusi (APD) dan Gardu Induk yang ada di Jawa Tengah dan DIY.
