Jakarta, MinergyNews– Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi fokus Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
“Bapak Presiden selalu menginginkan efisiensi dalam harga energi untuk rakyat. Pemerintah akan terus mencari upaya terobosan untuk penyediaan dan pemanfaatan EBT yang efisien. Daya beli masyarakat terhadap listrik harus terjangkau. Itu yang paling penting,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan di Jakarta.
Selama ini, menurut Jonan , produksi EBT di Indonesia masih dalam skala kecil hingga menengah yang berujung pada belum kompetitifnya EBT. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka perlu peningkatan efisiensi dalam proses produksi EBT.
“Semua EBT yang dikembangkan di Indonesia harus kompetitif dengan sumber energi yang tradisional (minyak, gas dan batubara),” tuturnya.
Jonan menjelaskan, EBT akan kompetitif apabila diproduksi menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (kondisi geografi, infrastruktur dan pasar).
“Indonesia adalah negara kepulauan, maka kita harus memanfaatkan potensi energi yang ada di masing-masing daerah. Kita kepulauan, tidak ada national grid seperti di Amerika Serikat,” imbuhnya. Dari sisi regulasi, peraturan yang selama ini belum dapat dijalankan dengan baik, perlu dikaji kembali.
“Kami sudah membentuk Tim Gabungan beranggotakan wakil dari PLN, Pertamina, Direktorat Jenderal EBTKE, DJK, dan Tenaga Ahli KESDM untuk menyusun rekomendasi kebijakan harga yang mendorong pemanfaatan EBT listrik on grid,” lanjut Jonan.
Sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), porsi bauran energi pada tahun 2025 untuk EBT ditargetkan sebesar 23 persen dan meningkatkan 45 GW pembangkit listrik berbasis EBT pada tahun 2025. Pilar utama untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui penganekaragaman (diversifikasi) energi dan konservasi energi. “Saya menghimbau kepada pengembang EBT agar fokusnya bukan menumpang kepada semangat Pemerintah mengembangkan EBT sebesar 23 persen di 2025. Saya tidak bangga jika harga energi terpenuhi dengan harga berapa pun juga,” tegasnya.
Upaya peningkatan kapasitas pembangkit EBT terus dilakukan sepanjang tahun 2016 yang mencapai 15 persen dari keseluruhan kapasitas terpasang, atau sebesar 8,7 gigawatt (GW) dari total 58 GW. Dalam 10 tahun kedepan, berdasarkan RUEN, Indonesia diproyeksikan membutuhkan kapasitas terpasang hingga 135 GW dengan 45 GW (33 persen) dari pembangkit EBT.
Di samping itu, penambahan kapasitas Pembangkit Listrik (PLT) EBT didapat pula dari beberapa jenis PLT, salah satunya PLT Panas Bumi (PLTP). Kapasitas terpasang PLTP hingga Desember 2016 adalah sebesar 1.643,5 MW, sementara pada tahun 2017 ditargetkan menjadi sebesar 1.858,5 MW. Pemerintah terus menarik minat swasta untuk berinvestasi di subsektor EBTKE.
Di samping PLTP, juga dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas total 282,55 MW di tahun 2016. Ditargetkan pada tahun 2017 total keduanya meningkat menjadi 291,71 MW.
Kapasitas terpasang PLT Bioenergi pada tahun 2015 adalah sebesar 1.767,1 MW dan meningkat sebesar 20,8 MW pada tahun 2016 dengan kapasitas total terpasang sebesar 1.787,9 MW. Kementerian ESDM menargetkan kapasitas total terpasang PLT Bioenergi pada tahun 2017 mencapai 2.093 MW atau bertambah 305,1 MW.
