Jakarta, MinergyNews– Selain terus berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas nasional, Pemerintah dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan institusi terkait mengupayakan agar biaya produksi migas lebih efektif dan efisien.
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan dalam kunjungan kerjanya di Blok Mahakam meminta agar Pemerintah Daerah mendukung kegiatan hulu migas agar dapat berjalan lebih efisien.
“Industri migas tidak bisa menentukan sendiri harga jual barangnya, crude oil itu ga bisa gas juga ga bisa, pasar yang menetukan. Nah kalau bisnis itu tidak bisa menentukan harga jual harus efisiensi lah upayanya apa, kita dorong satu persatu, penggunaan teknologi yang lebih tepat, kedua mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu,” ujar Jonan.
Langkah selanjutnya adalah mendorong SKK Migas harus membantu bahwa semua KKKS bisa efisien jadi prosesnya tidak menunggu dua tahun. “dokumen itu kalau di saya itu cepet, dan kalau ada aturan di Pemerintah Daareh yang tidak efisien maka kita kasih tahu Pemdanya. Peraturan Pemerintah tentang PI (participating interest) 10% itu pemdanya harus membantu karena dia dapat 10%,” lanjut Jonan.
“Pemerintah mendorong agar proses perijinan itu dapat dilakukan denga cepat. SKK Migas terutama dipush supaya cepat dan SKK di agen yang baik dapat menjembatani antara kebutuhan kontraktor minyak dan semua proses perijinan yang ada,” tambah Jonan.
Senada dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi mengatakan, “Pemerintah Daerah harus membantu efisiensi industry hulu migas. Soalnya kalau proses eksplorasinya cepet, discovery cepet, produksi cepet, pemda dapat duitnya cepet”. (us)
