Jakarta, MinergyNews– Di tengah ketidakpastian harga minyak dan gas (migas) dunia, menjadi keniscayaan bahwa pelaku industri hulu migas harus efisien dan kompetitif dalam melaksanakan kegiatan operasinya, termasuk peningkatan kegiatan eksplorasi.
“Kepada para Kontraktor (KKKS) yang penting adalah melakukan efisiensi atas biaya produksi atau biaya eksplorasi dengan menggunakan teknologi yang lebih up to date, sehingga biaya produksi bisa lebih rendah,” demikian pesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dalam acara pembukaan the 43rdIPA Convention & Exhibitions (Convex) 2019 (4/9).
Pada acara yang dihadiri para pelaku industri dan stakeholders hulu migas tersebut, Jonan mengungkapkan isu utama pada industri hulu migas yakni harga minyak dan gas dunia yang tidak dapat diprediksi. Harga migas dunia terjadi melalui mekanisme supply dan demand, dan juga pengaruh politik secara global, sehingga tidak ada entitas apapun yang dapat mengendalikannya.
“Sepuluh tahun lalu misalnya, harga minyak bisa mencapai 120 USD per barrel, sedangkan sekarang hanya 58 USD per barrel. Ini kan gak bisa kita prediksi. Yang bisa kita lakukan atau kendalikan adalah melakukan efisiensi bisnis, “tegas Jonan.
Selain mendorong efisiensi, Jonan juga menyampaikan soal pentingnya penemuan cadangan baru migas. Berbagai studi menunjukkan ada lebih dari setengah cekungan di Indonesia yang belum dieksplorasi. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pelaku industri migas dan Pemerintah untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selanjutnya untuk mendorong peningkatan produksi dan dan eksplorasi sumur-sumur baru, Pemerintah selalu meminta komitmen eksplorasi dari KKKS saat perpanjangan kontrak. Sejauh ini, menurut Jonan, telah terkumpul komitmen pasti eksplorasi dari KKKS sebesar 2,5 miliar USD, dan akan mulai dikerjakan pada tahun ini di berbagai wilayah kerja di Indonesia.
“Pemerintah hanya bisa mendorong (eksplorasi), regulasinya disederhanakan, fasilitas pajak sangat menarik, tapi semangatnya harus datang dari mereka (KKKS),” pungkas Jonan.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Louise McKenzie, juga mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengambil kebijakan berupa penerapan PSC Gross Split sebagai upaya peningkatan iklim investasi hulu migas.
“Tipe reservoir, geologi dan risiko teknis merupakan faktor yang penting, sama pentingnya dengan regulasi dan kebijakan fiskal. Namun diakui bahwa tidak semua proyek memiliki karakteristik yang sama. Proyek laut dalam berbeda dengan proyek migas yang ada di daratan. Masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal penggunaan teknologi maupun tingkat keekonomian proyek, “ ungkap Louise.
Pada akhir sambutannya, Louise berpendapat bahwa langkah pemerintah Indonesia menyederhanakan perizinan, dan membuka akses data migas, serta insentif perpajakan merupakan langkah yang tepat.
“Kita merasakan banyak capaian dari Pemerintah Indonesia, mulai dari kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, serta fokus yang baik pada kebijakan di bidang migas oleh Kementerian ESDM,” ungkap Louise.
Oleh karena itu, IPA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah demi mendukung peningkatan daya saing industri migas nasional, untuk peningkatan eksplorasi dan optimasi produksi guna ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.
