Jakarta, MinergyNews– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk tidak takut dengan ancaman PT Freeport Indonesia yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Hal tersebut seperti yang ditegaskan oleh Ketua Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar di Jakarta.
Pasalnya, menurut Melky, pemutusan hubungan kerja hanya gertakan Freeport untuk menekan pemerintah mengabulkan permintaannya.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada pemerintahan Jokowi tak menggubris ancaman-ancaman yang dilontarkan Freeport. Sebab, di rezim-rezim sebelumnya, pemerintah selalu tunduk terhadap kemauan Freeport.
“Rezim sebelumnya pemerintah tunduk terhadap apa yang jadi kemauan Freeport. Pemerintah seolah tidak bisa berbuat apa-apa dan seenaknya diatur. ini yang jadi tantangan pemerintah, sehebat UU atau PP yang dihasilkan, kalau political willnya pemerintah seenaknya diatur oleh Freeport, tidak akan pernah selesai ini,” tuturnya.
Melky mengungkapkan, Freeport bukan kali ini saja terlibat perseteruan dengan pemerintah. Sebelumnya pada tahun 2014 yang lalu, Freeport juga pernah berseteru dengan aturan pemerintah dan menjadikan isu PHK massal sebagai senjata untuk melawan pemerintah.
“Ini nyanyian lama yang selalu didendangkan Freeport. Pertama, isu soal PHK karyawan. Itu jelas seluruh pergolakan yang terjadi, yang dimunculkan Freeport itu isu PHK ribuan karyawan,” katanya.
Selain itu, Freeport berencana juga mengancam akan membawa masalahnya ke arbitrase internasional. Alasan lain, suku di Papua tak mau pertambangan Freeport berhenti. “Pergolakan antara Freeport dan pemerintah, rata-rata isu ini selalu dinyanyikan Freeport untuk tekan pemerintah,” tukasnya. (us)
