Jakarta, MinergyNews– Di dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyempatkan diri meninjau proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mangkrak di Desa Tolehu, Maluku Tengah. Presiden mensikapi dengan serius mangkraknya beberapa proyek pembangkit tenaga listrik di beberapa wilayah Indonesia.
Proyek-proyek pembangkit yang mangkrak tersebut telah diidentifikasi pemerintah. Identifikasi yang dilakukan pemerintah mencakup lokasi, kapasitasnya serta berapa banyak pembangkit-pembangkit yang terhenti pembangunannya. Termasuk permasalahanya apa yang menyebabkan terhentinya pembangunan pembangkit tersebut.
Pemerintah berkeinginan agar seluruh proyek pembangkit mangkrak tersebut dapat kembali diselesaikan.“Kalau sikap Pemerintah she maunya semua proyek diharapkan bisa berjalan tepat waktu Karena itu kita adakan yang Pemerintah mengeluarkan Permen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Listrik,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman di Jakarta.
Selanjutnya, menurut Jarman, bagi independent power producer (IPP) yang Commercial Operation Date (COD) tidak tepat waktu diberikan denda dan jika IPP-IPP tersebut terus menerus mundur maka akan dicabut iziinnya, pungkas Jarman.
Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir mengatakan , saat ini proyek-proyek pembangkit yang mangkrak seluruhnya sudah dideteksi semua dan sudah hampir selesai, secara hukum sudah, secara finansial tinggal sedikit lagi dan mudah-mudahan dalam bulan ini semua keputusan 34 pembangkit itu sudah ada.
“Pembangkit-pembangkit mangkrak tersebut mayoritas keputusannya adalah dilanjutkan,” tutur Sofyan. (us)
