“Beberapa strategi Kementerian ESDM, yang pertama memastikan bahwa kita di tahun 2060 masuk menjadi NZE. Yang kedua adalah memastikan bahwa penyediaan listrik juga tidak hanya dari sisi bagaimana ini harus terjangkau, bagaimana ini harus bersih, tetapi juga sejalan dengan ketersediaan dari yang ada, khususnya dari sisi sumber dayanya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (8/11).
Kementerian ESDM juga telah menyusun upaya percepatan penyediaan energi bersih, terutama energi terbarukan, yang potensinya besar, lengkap, dan tersebar di seluruh Indonesia. Jenis sumber energi terbarukan juga bervariasi, beragam, dan tidak bertumpu pada satu atau dua jenis saja.
“Ini yang akan memastikan bahwa proses-proses dari transisi energi ini dapat juga memastikan dari sisi ketahanannya. Kita nanti akan melakukan diversifikasi dari sisi pemanfaatan EBT. Kami juga lakukan percepatan dari sisi penyediaan EBT. Sudah tersedia sekarang adalah RUKN di Kementerian ESDM, RUPTL yang dilakukan secara khusus untuk PLN, dan juga untuk RUPTL yang lain, pemegang wilayah usaha, juga memastikan bahwa pemanfaatan EBT juga menjadi prioritas,” ujar Dadan.
Dengan sumber energi terbarukan yang tersebar, maka diperlukan pula pembangunan infrastruktur dan sarana transmisinya. Pemerintah akan mendorong pembangunan transmisi kelistrikan yang menyambungkan pulau-pulau besar sehingga pusat industri juga dapat memanfaatkan listrik bersih.
“Kita akan mengembangkan yang disebut dengan Nusantara Grid. Kita akan menyambungkan minimal pulau-pulau besar di tanah air, sehingga nanti bisa sharing dari sisi pemanfaatan sumber dayanya dan juga memastikan bahwa pusat-pusat beban dari pertumbuhan, khususnya di industri ini bisa mendapatkan energi bersih. Kita akan dorong hal tersebut dari sisi pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, termasuk konversi sepeda motor listrik. Pemerintah tengah menyiapkan aturan terbaru yang meningkatkan jumlah insentif konversi sepeda motor listrik, dari sebelumnya Rp 7 juta, menjadi Rp 10 juta. Selain itu, Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan kompor listrik induksi untuk mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Kami juga mendorong pemanfaatan PLTS Atap. Jadi masyarakat juga bisa berkontribusi secara langsung tidak hanya dari pemerintah, PLN, atau badan usaha, tetapi juga masyarakat dapat berkontribusi secara langsung untuk mempercepat proses transisi energi,” ujarnya.
Kementerian ESDM juga mengundang partisipasi badan usaha untuk dapat mempercepat proses penyediaan dan upaya-upaya transisi energi.
“Dari sisi penyediaan energi ini tidak mungkin disediakan secara langsung semuanya oleh pemerintah, atau PLN. Kami juga mengundang keterlibatan badan usaha sehingga ini prosesnya bisa lebih cepat dan juga lebih memanfaatkan proses-proses dari sisi pengadaan yang dilakukan oleh PLN untuk pembelian tenaga listriknya,” pungkas Dadan.
