Jakarta, MinergyNews– Terkait dengan adanya Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membuat terjadinya penurunan harga gas, maka akan terjadi pula penurunan penerimaan Pemerintah serta dana bagi hasil migas ke daerah.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengungkapkan, HGBT memang memberikan manfaat bagi industri penerima harga gas sebesar US$6 per MMBTU. Seperti PLN yang bisa melakukan efisiensi dan penghematan biaya yang cukup signifikan.
Namun tambahnya, Mamit juga mempertanyakan apakah di tengah naiknya harga minyak dunia maka perlu ada pertimbangan kembali terkait HGBT tersebut.
“Harga gas 6 dollar ini perlu dipertimbangkan baik buruknya, benefitnya seperti apa, multiplier efect-nya seperti apa, sebelum ada wacana perluasan menjadi penambahan golongan industri,” ujanya dalam acara Forum Group Discussion (FGD) ‘Arah Baru Industri Hulu Migas: Quo Vadis Kebijakan Penyesuaian Harga Gas’ yang diadakan oleh Energy Watch secara hybrid di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (25/08/22).
Menurut Mamit, harga gas 6 dollar ini harus berkeadilan, dari sektor hulu, midstream, dan hilir bisa menerima manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Di kesempatan yang sama, Head of Regional and Energy Resources Policy Research Group dari LPEM FEB UI, Ukawi Karya menjelaskan,
saat ini ada sekitar 10 kelompok industri prioritas yang aktivitasnya menjadikan gas bumi sebagai komponen bahan baku atau energinya.
“Terdapat tujuh industri yang menerima fasilitas HGBT pada pertengahan tahun 2020. Dan pada tahun ini sedang dibahas, ada 13 industri lainnya yang juga ingin mengajukan untuk menerima fasilitas HGBT,” tuturnya.
Selain itu, Ukawi menjelaskan, pengajuan tambahan industri yang akan menerima fasilitas HGBT dengan harga gas bumi dipatok US$6 per MMBTU tersebut menurut Ukawi harus dikaji benar manfaatnya terhadap perekonomian. “Dan tentu, sebelum perekonomian makro, kita juga harus kaji dulu terhadap kinerja perusahaan,” tuturnya.
Ukawi mengatakan, pertimbangan manfaat dan biaya memang harus dianalisis secara mendalam dan komprehensif untuk memastikan kebijakan pengutamaan gas untuk kebutuhan domestik memberikan manfaat bersih yang maksimal bagi perekonomian nasional, pendapatan pemerintah, dan masyarakat secara luas.
