Jakarta, MinergyNews– Untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah menyiapkan berbagai opsi, diantaranya adalah program substitusi dengan sumber-sumber alam yang ada di dalam negeri. Pelaksanaan substitusi ini akan dilakukan secara bertahap demi mewujudkan kedaulatan energi.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Jakarta, usai menyaksikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Penugasan dan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) 2020 kepada Badan Usaha Penerima Penugasan dan Gubernur seluruh Indonesia.
Menurut dia, pelaksanaan program substitusi tentunya memerlukan waktu. Namun demikian, hal ini harus dilakukan untuk mencapai Indonesia yang berdaulat energi. Substitusi yang akan dilakukan, misalnya di daerah-derah terpencil, untuk pembangkit listrik tidak lagi menggunakan BBM, melainkan memanfaatkan sumber energi setempat seperti tenaga matahari, angin dan mikro hidro.
Sementara terkait pendistribusian BBM tertentu dan BBM penugasan, Menteri ESDM berharap agar dapat dilakukan pengawasan bersama untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah serta penggunaan teknologi. “Kita akan memasang digitalisasi nozzle dan ini sedang dilakukan. Diharapkan tahun 2020 ini bisa selesai semua (SPBU),” ujar Arifin.
Menteri ESDM juga menegaskan, pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM penugasan merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat yang belum mampu, terutama yang bertempat tinggal di daerah remote, terluar, terutama di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pendistribusiannya harus dilakukan. Penyimpangan bahkan terjadi di depan mata. Menteri Arifin mengaku melihat sendiri terjadinya penyimpangan itu.
“Saya sendiri ikut menyaksikan bagaimana praktek-praktek penyimpangan ini berjalan terutama di daerah-daerah, bagaimana praktek-praktek pengisian itu dilakukan di depan mata, di depan SPBU kemudian mengopernya di seberang jalan dan kemudian kembali lagi untuk mengisi di SPBU,” paparnya.
PT Pertamina menyambut baik himbauan Pemerintah ini. “Pertamina bersama masyarakat bisa sama-sama mengawal BBM bersubsidi ini agar lebih tepat sasaran. Pertamina juga berkomitmen pada 2020 untuk menerapkan digitalisasi SPBU, sehingga seluruh transaksi di SPBU bisa termonitor dengan akurat,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Ia menambahkan, integrasi digitalisasi yang diterapkan oleh Pertamina sudah dilakukan secara bertahap mulai dari Terminal BBM hingga SPBU seperti pemasangan ATG (Automated Tank Gauge) di Terminal BBM (TBBM) dan di SPBU.
Untuk tahun 2020, Pertamina ditugaskan mendistribusikan BBM Bersubsidi jenis Solar sebesar 15,076 juta KL, BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah sebesar 560 ribu KL dan BBM Penugasan jenis Premium sebanyak 11 juta KL. BBM Bersubsidi akan disalurkan kepada 5.726 lembaga penyalur eksisting, 13 lembaga penyalur yang sedang persiapan (on progress) dan 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga.
