Jakarta, MinergyNews– Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan bahwa naik atau turunnya harga batubara dalam setahun terakhir telah meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik secara signifikan. Karena itulah, peran pemerintah diperlukan untuk membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batubara untuk melindungi kepentingaan PLN dan rakyat.
Menurut Marwan, pemerintah seharusnya bisa membuat aturan khusus untuk menetapkan harga khusus batubara bagi PLN. Pasalnya, kebijakan ini sama halnya ketika pemerintah membuat peraturan khusus untuk menetapkan harga gas yang murah untuk sektor industri.
“Seharusnya negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga batubara bagi optimalisasi pendapatan negara, termasuk juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Batubara adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya,” tegasnya.
Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, berbagai perusahaan tambang batubara di Indonesia meraup keuntungan besar. Namun apa yang didapat oleh pemerintah? Hanya tambahan royalti senilai Rp 1,3 triliun.
“Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan tambang itu sekadar memperoleh izin untuk mengeksploitasinya,” tukas Marwan.
