Jakarta, MinergyNews– Sebagai bentuk tindakan nyata dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bulan Juli tahun lalu, dilangsungkan “Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keamanan Objek Vital Nasional Sub Bidang Mineral dan Batubara dalam Menghadapi Ancaman Terorisme,” di Jakarta (18/7).
Pada acara tersebut, Ketua BNPT Suhardi Alius menjelaskan, saat ini objek vital nasional (Obvitnas) menjadi salah satu konsen BNPT. Pasalnya, Obvitnas, terutama tambang mineral dan batubara memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Contohnya batubara yang banyak digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Kegiatan ini bertujuan memudahkan para petugas keamanan di lapangan serta memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan pengamanan Obvitnas Bidang Minerba ketika menghadapi serangan teror,” ujar Suhardi.
“Tugas kami mendesain dan mensimulasikan SOP ini, apabila terjadi serangan teror dan bagaimana langkah-langkahnya. SOP ini dibuat dengan melibatkan seluruh stakeholder dan sekarang kita sosialisasikan. Dengan adanya SOP ini, kita tidak terdadak bila terjadi sesuatu, karena sudah ada SOP penanganannya. Perlu saya tegaskan bahwa pencegahan akan lebih bagus, daripada harus mendapat serangan,” papar mantan Kapolda Jabar ini.
Ia melanjutkan, bahwa SOP ini akan menjadi gambaran dan panduan serta berlaku pada saat tertentu. Namun, ke depan SOP ini akan terus berkembang sesuai dengan modus operandinya. Intinya, BNPT ingin memberikan SOP yang terbaik sehingga Obvitnas subbidang mineral dan batubara jangan sampai terganggu oleh aksi terorisme.
“Tolong SOP ini dilaksanakan sebaik-baiknya jangan sampai karena teman atau sebagainya kita longgarkan, jadi kita harus laksanakan sesuai SOP yang ada,” pesan Kepala BNPT.
Sementara itu, kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT , Wahyu Herawan menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti para peserta yang berasal dari petugas keamanan di lapangan, baik petugas keamanan internal perusahaan maupun kepolisian.
“Berbagai aksi dan serangan terorisme yang mengancam Indonesia bahkan dunia, perlunya Pemerintah Indonesia salah satunya BNPT menangani masalah ini dengan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinir sehingga dibentuk sosialisasi obvitnas dan penyusunan SOP,” lanjut Wahyu.
Kegiatan ini dihadiri pejabat BNPT dan Pejabat ESDM, diantaranya Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Perlindungan BNPT Drs. H. Herwan Chaidir, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Muhammad Hendrasto.
