Jakarta, MinergyNews– Terkait dengan kegiatan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma salah satu konstituen FSPPB merupakan langkah nyata dari pekerja menolak aksi direksi yg melakukan skema pembiayaan melalui Joint Venture dengan Aramco untuk membiayai RDMP salah satu upaya pengembangan kilang RU IV Cilacap.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menyatakan bahwa, pihaknya tidak menolak skema JV karena hal biasa dilakukan dalam industri migas, “Tetapi ini agak lain karena yang di jadikan jaminan adalah kilang existing di mana saat ini baru selesai pembangunan RFCC dan sedang berlangsung proyek PLBC di mana dapat menaikan kapasitas kilang dan tingkat komplesitasnya (NCI),” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/12).
Menurut Noviandri, masih ada cara lain tanpa harus dengan JV, misalnya di biayai sendiri yang saat ini dilakulan di kilang Balikpapan (RU V). “Saat ini Direksi sangat antusias sekali melakukan pembangunan kilang baru (GRR) 2 unit dan pengembangan kilang (RDMP) 3 unit disaat yang hampir bersamaan tanpa memperhitungan kemampuan finansial dan kebutuhan BBM nantinya,” tuturnya.
Namun, Noviandri tidak memungkiri jika nantinya gerakan atau aksi pekerja RU IV akan diikuti oleh pekerja lainnya seperti RU III Plaju dan unit operasi lainnya.
“Federasi sedang menyiapkan langkah langkah penolakan JV termasuk akan menyurati Aramco. Kalau untuk pembangunan kilang baru (GRR) tidak masalah menggunakan skema JV, tapi kami menolak bila JV diterapkan dalam pengembangan kilang karena ini akan berlangsung selama kilang tersebut beroperasi termasuk hasil lainnya dari kilang tsb, tidak ada istilah terminasi seperti di kegiatan hulu,” tegasnya.
Akan tetapi, tambahnya, kalau ada yang berpendapat bahwa JV ini karena adanya dua ke pemimpinan di Pertamina seperti yg dilansir media, “Menurut saya tidak tepat dan ini adalah keputusan direksi secara kolegial kolektif,” pungkasnya. (us)
