Jakarta, MinergyNews– Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan terus berjuang mengawal revisi Rancangan Undang – Undang (RUU) No.22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar dalam acara Buka Puasa Bersama & Tasyakuran Ulang Tahun ke-21 FSPPB, di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin (18/03/24).
Arie menegaskan bahwa, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Lemhanas dan stakeholder terkait untuk mendesiminasikan usulan naskah RUU migas tersebut.
Pasalnya, tambah Arie, komoditas migas selama ini hanya dinikmati oleh golongan tertentu sehingga belum mampu menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Diketahui sektor energi terutama migas selama ini dikuasai tiga kelompok elit, yakni elit penguasa, elit pengusaha, dan elit politik.
“Kami akan terus mengawal revisi RUU migas. Karena sampai saat ini belum ada pergerakan, masih seperti yang dulu. Sudah 3 kali periode presiden, katanya ga ada sponsor. Mungkin lebih pas jawabannya ada di anggota dewan atau Baleg,” ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, pihaknya juga mengusulkan agar dalam draft RUU tersebut dibentuk program petroleum fund yang nantinya dikelola oleh Pertamina. Keberadaan cadangan uang dari minyak ini penting demi menjaga stabilitas harga jual BBM ke masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.
“Petroleum fund ini juga bisa untuk eksplorasi, karena tanpa eksplorasi kita tidak akan mendapat cadangan baru. Selain itu juga untuk penyiapan transisi energi khususnya kesiapan teknologi untuk menyambut EBT,” katanya.
Terkait dengan mundurnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Arie berharap pemerintah khususnya Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama perseroan segera menetapkan Komut definitif.
“Hal ini diperlukan agar kinerja Pertamina ke depan dapat lebih baik dengan adanya kelengkapan struktur organisasi yang resmi,” tuturnya.
Selain itu, menurut Arie penetapan personil di dalam organisasi Pertamina adalah wewenang pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. Usulan yang disampaikan tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan pejabat definitif.
Diharapkan, cetus Arie, Menteri BUMN, Erick Thohir bisa segera menetapkan pengganti Ahok dengan mengutamakan barisan pekerja internal Pertamina yang kompeten jika dibandingkan orang eksternal. Menurutnya tidak sedikit insan Pertamina yang kompeten dan cocok menggantikan posisi Ahok sebagai Komut.
“Kita beri masukan bahwa siapapun yang ditunjuk hendaklah yang punya kompetensi khususnya di sektor energi. Akan lebih baik kalau dia orang dalam (internal Pertamina) yang lebih paham. Saat ini jabatan tersebut sudah diisi Plt. Kita tunggu saja karena penunjukan Komut itu ranahnya pemegang saham, kewenangan dari Kementerian BUMN,” tandasnya.
