Jakarta, MinergyNews– Terkait dengan adanya rencana perombakan/ penambahan direksi Pertamina yang infonya siang ini akan di putuskan di Kementrian BUMN Lt 11, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melihat hal ini sudah sangat keterlaluan dengan apa langkah yang dilakukan Kementrian BUMN.
Menurut Presiden FSPPB, Noviandri, kalau benar ini dilakukan maka ini membuktikan akan terjadi penjarahan struktural pada Pertamina, biaya operasional (overhead) akan sangat besar untuk membiayai direktur/ direktorat yang baru dan belum tentu nanti akan memberikan kontribusi bagi pendapatan Pertamina.
“Pemecahan direktur Marketing ini seperti hanya akal-akalan saja, bagaimana mungkin memisahkan marketing retail dengan industri, di mana infrastrukturnya masih sama spt tanki dll,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Selasa (13/02).
Noviandri menegaskan bahwa, dengan adanya keputusan ini maka secara bisnis akan banyak terjadi benturan nantinya pada saat operasional, dan bisa berdampak pada rencana holding migas.
Selain itu, tambahnya, Pertamina melalui Pertagas yang bisnisnya berbenturan maka di satukan dalam holding. Maka, FSPPB melihat akan terjadi ineffisiensi dalam operasional nantinya dan untuk itu kami meminta lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melakukan pemeriksaan kepada Mentri BUMN terhadap apa yang diputuskan ini.
