Jakarta, MinergyNews– Akhirnya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berkomentar terkait dengan dicopotnya jabatan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang oleh Menteri BUMN Rini Soemarno melalui SK No: SK-26/MBU/02/2017 tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusaaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Presiden FSPPB, Noviandri, menegaskan, dirinya mengaku sangat terkejut dengan adanya pencopotan jabatan tersebut. Di karenakan, kinerja Pertamina saat dipimpin duet Dwi-Ahmad sebetulnya sudah cukup bagus. Bahkan, bisa dibilang terbaik karena mampu meraih keuntungan hingga Rp 40 triliun sekaligus melampaui prestasi Petronas, perusahaan BUMN Malaysia yang sejak lama mengantongi performa kinclong ketimbang Pertamina.
“Kalau kinerja direksi jelek tentunya wajar bila dicopot bahkan FSPPB yang akan mengusulkan ke pemerintah untuk dilakukan pencopotan,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/2).
Namun, menurut Noviandri, jika memang alasan pencopotan adalah karena adanya disharmoni antara Dwi-Ahmad, hal tersebut juga seharusnya ikut menjadi tanggung jawab para komisaris sebagai pengawas.
Pasalnya, dirinya mengungkapkan, pihaknya juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang kembali menghapus jabatan Wadirut guna menghindari adanya “matahari kembar” di tubuh Pertamina.
Untuk itu, lanjutnya, FSPPB berharap siapapun yang ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, harus terbebas dari kepentingan politik pihak manapun. Terpenting lagi, Dirut tersebut harus mampu membawa Pertamina lebih baik ke depan, terutama mengatasi tantangan penyediaan BBM ke masyarakat yang semakin berat maupun sejumlah pekerjaan lainnya.
“Keputusan pencopotan ini memang hak dari pemegang saham, tetapi tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Pertamina harus lebih maju dan menjadi andalan pemerintah dalam mendukung APBN baik dari sisi pajak maupun deviden. Jangan sampai langkah ini ditunggangi oleh agenda politik sehingga membuat Pertamina terbebanani untuk berkembang,” tuturnya.
Selain itu, Noviandri pun mengingatkan, langkah pergantian posisi puncak di Pertamina ini jangan sampai ditunggangi oleh agenda politik sehingga membuat Pertamina terbebani untuk berkembang.
“FSPPB menyatakan siapa pun Direktur Utama Pertamina nantinya harus mampu membawa Pertamina lebih baik ke depan dan bebas dari anasir partai politik maupun kegiatan politik. Tantangan penyediaan BBM ke masyarakat kedepan semakin berat, dan Pertamina harus fokus sehingga ini terlaksana dengan baik,” tandasnya. (us)
