Jakarta, MinergyNews– Pemerintah didesak untuk segera mencopot komisaris Pertamina (Tanri Abeng Dkk) dari jabatannya. Pasalnya kebijakan mencopot Direktur Utama (Dirut) Dwi Soetjipto dan menghapus posisi Wadirut yang dijabat Ahmad Bambang menjadi kebijakan yang inkonsisten.
Hal tersebut seperti yang ditegaskan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri kepada wartawan di Jakarta.
Noviandri menilai, akibat tindakan komisaris Pertamina tersebut, kini di media sosial muncul berbagai nama-nama yang menyatakan layak menjadi Dirut. Padahal dari sisi kompetensi belum teruji.
“Kita sudah pernah ingatkan ke komisaris dengan dampak kemarin harus bertanggung jawab. Harusnya kalau Dirut dicopot Wadirut dicopot ya komisarisnya harus dicopoy semua karena idenya muncul dari mereka dengan adanya wadirut waktu itu,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, FSPPB juga meminta kepada Presiden agar mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN karena kerap sekali membuat kebijakan yang kontraproduktif termasuk dengan memunculkan ide holding, memunculkan PP 72/2016 sampai dengan penggantian Dirut Pertamina.
“Kalau itu (mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno) menjadi tugas presiden lah, karena kita belum pernah ada kesempatan bicara dengan BUMN walaupun kemarin sempat hadir ke sini,” pungkasnya. (us)
