Jakarta, MinergyNews– Penolakan dan kekecewaan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) atas ditetapkannya Direksi Pertamina dari eksternal tanggal 29 Agustus lalu terbukti. Pasalnya, belum genap satu pekan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kini banyak dipertanyakan berbagai pihak, terlebih dengan adanya dugaan keterlibatannya dalam kasus Korupsi PLTU Riau-1.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jakarta, Rabu (5/9).
Dari berbagai pemberitaan di Media, KPK telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Arie mengungkapkan, secara langsung atau pun tidak langsung perusahaan kami PT Pertamina (persero) jadi ikut disebut-sebut dan ini menjadi citra buruk buat kami sebagai Pekerja Pertamina.
Arie menegaskan, pekerja yang sudah bersungguh-sungguh menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan Tata Nilai 6C-nya (Clean, Confident, Competitive, Customer Focus, Comercial dan Capable) dinodai oleh keputusan pemerintah yang menunjuk direksi secara ceroboh.
“Untuk itu kami mendesak agar Nicke Widyawati mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Pertamina atau Menteri BUMN segera menonaktifkan Nicke Widyawati dan menggantinya pada kesempatan pertama sesuai dengan kriteria yang disampaikan FSPPB dalam berbagai kesempatan dan media,” ujarnya.
Menurut Arie, bahwa kriteria Dirut Pertamina haruslah orang yang paham bisnis pertamina dari hulu sampai hilir, bebas dari kepentingan politik, memiliki integritas dan mampu melawan berbagai tekanan dari pihak manapun serta yang paling penting adalah menjadikan pekerja sebagai stake holder utama.
“Masukan dari pekerja melalui FSPPB senantiasa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis bisnis perusahaan,” tuturnya.
Untuk itu, Arie menyatakan, FSPPB mendukung KPK sepenuhnya untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan Dirut Pertamina, “Dan kami mendesak agar KPK harus dapat meyakinkan bahwa dalam hal pemeriksaan dan penyidikan, Dirut Pertamina tidak menggunakan Anggaran dan Fasilitas PT Pertamina (Persero),” pungkasnya.
