“Dalam diskusi seluruh delegasi negara-negara ASEAN yang hadir menyepakati pentingnya integrasi Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil. Dari diskusi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi awal, termasuk strategi manajemen pertambangan rakyat dan skala kecil awal dan/atau kerangka kerja model atau pedoman formalisasi pertambangan rakyat dan skala kecil,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Julian Ambassadur di Bali, Senin (29/4).
Julian menyampaikan beberapa negara telah berupaya menerbitkan regulasi terkait pertambangan rakyat, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan secara illegal. “Jika tidak diatur dan tidak dimonitor dengan baik, pertambangan rakyat berpotensi terhadap jaminan keselamatan dan pengelolaan lingkungan yang signifikan,” tegas Julian.
Menurut sebuah studi global oleh Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), sekitar 80% penambang rakyat merupakan pertambangan tanpa izin (PETI). Pertambangan ini umumnya berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan, serta dampak sosio-ekonomi. “PETI dapat menjerat sebagian besar penambang dan masyarakat dalam siklus kemiskinan dan mengecualikan mereka dari perlindungan hukum dan dukungan yang dibutuhkan,” ungkap Julian.
ASOMM JWG ke-11 merupakan sarana berbagi pengetahuan dan praktik pertambangan dan pengolahan mineral yang baik, termasuk dari negara yang memiliki aspek pertambangan maju dan organisasi internasional yang sangating untuk negara-negara ASEAN. “Sangat penting bagi ASEAN untuk mempelajari cara mengintegrasikan sektor ini ke dalam ekonomi, masyarakat, dan sistem regulasi yang formal,” tambah Julian.
Workshop ASOMM JWG ke-11 dimulai dengan pemaparan hasil pengumpulan baseline data yang dilakukan pada tahun 2023 untuk mendapatkan data dan informasi dari negara anggota ASEAN mengenai praktik pertambangan rakyat dan skala kecil di setiap negara ASEAN oleh Dr. Agus Wahyudi dari Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA; Workshop terdiri atas tiga topik yaitu:
- ?Pemaparan kondisi pertambangan rakyat dan skala kecil saat ini di masing-masing negara ASEAN yang dibawakan oleh setiap delegasi dari negara anggota ASEAN;
- Pemaparan studi kasus atau pengalaman/ cerita sukses dan pelajaran di beberapa negara dan regional dalam mengintegrasikan pertambangan rakyat dan skala kecil ke dalam perekonomian, termasuk formalisasi, regulasi, teknologi dan aspek sosial ekonomi.?
- Pamaparan model kerangka kerja dan contoh negara dalam memformalisasi pertambangan rakyat dan skala kecil dan Bagaimana kerangka kerja tersebut dapat diterapkan dan diterapkan di ASEAN.
Workshop menghadirkan sejumlah pakar yang telah berpengalaman menangani pertambangan rakyat. Marina Ruete, IGF Senior Law Advisor and ASM Lead membahas tentang formalitas, informalitas dan ilegalitas pertambangan rakyat dan skala kecil. Prof. Gavin Hilson, University of Surrey, Inggris memaparkan tentang informality dan illegal pertambangan rakyat dan skala kecil di Afrika. Andoni Torrontegui, International Partnership, ENAMI-Chile menguraikan tentang pertambangan rakyat dan skala kecil di Chile dan peran organisasi ENAMI.
Sementara itu David Alcantara, Instituto Hondureno de Geologia y Minas mengupas tentang strategi dan implementasi formalisasi pertambangan rakyat dan skala kecil di Honduras. Marcin Piersiak, Alliance for Responsible Mining yang menjelaskan tentang kerangka formalisasi pertambangan rakyat skala kecil, dan pertambangan rakyat skala besar di Colombia dan Peru dalam aspek Cost-Benefit dan Fiskal. Fitsum Weldegiorgis, University of Queensland, Australia menguraikan tentang tata kelola dan aspek sosial ekonomi terkait pertambangan rakyat dan skala kecil.
