Jakarta, MinergyNews– Sebanyak 6 lembaga penyalur BBM Satu Harga siap dioperasikan hingga November mendatang. Dengan beroperasinya 6 lembaga penyalur ini, berarti 32 wilayah telah terjangkau Program BBM Satu Harga.
Lembaga penyalur BBM Satu Harga yang siap dioperasikan tersebut, menurut Anggota Komite BPH Migas Hendry Achmad di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/10/2017), di Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kabupaten Klungkung (Bali), Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Berau (Kalimantan Utara) dan Natuna di Kepulauan Riau.
Lembaga penyalur di Kepulauan Talaud direncanakan diresmikan pada Oktober ini, sementara 5 sisanya di bulan November. “Lima buah kita rencanakan di November. Ada yang 23 November 2017, 9-10 November 2017 (Papua dan Papua Barat), terakhir kita resmikan di Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara di Berau. Jadi ada enam lagi yang akan diresmikan, jadi total nanti ada 32 (lembaga penyalur),”ujarnya.
Hendry menyebutkan, beberapa SPBU Satu Harga yang masih dalam penyelesaian, antara lain di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur dan Nusa Tenggara Timur. Proses pembangunannya telah mencapai 70% sampai 80% dan diharapkan dapat beroperasi Desember 2017.
Dalam upaya mewujudkan Program BBM Satu Harga ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti persoalan perizinan dari Pemerintah Daerah setempat dan perbedaan pendapat mengenai titik atau letak SPBU yang akan dibangun.
“Seperti contoh yang akan kita tinjau minggu depan di Mentawai, ada titik yang sudah kita tetapkan, tapi Pemda maunya di titik lain. Pertamina sudah keluarkan izin prinsip di titik yang ditetapkan, tapi Pemda belum merestui di titik yang sudah ditetapkan dengan Pemerintah. Ini suatu hal yang harus kita selesaikan,” katanya.
Kendala di lapangan ini menjadi pertimbangan Pemerintah agar dalam penentuan titik BBM Satu Harga di tahun depan, harus dibicarakan lebih dulu dengan Pemda setempat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah moda transportasi ke lokasi BBM Satu Harga tersebut agar tidak hanya di daerah yang mudah terjangkau, tetapi juga daerah terisolir namun masyarakatnya memerlukan BBM. “Kemarin kita tinjau di Sumbawa, ada 1.000 keluarga atau rumah tangga cukup jauh dan sarana transportasi dan fasilitas jalan belum memadai, mereka juga butuh BBM yang terpaksa saat ini dipenuhi pengecer,” tambah Hendry.
Program BBM Satu Harga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hingga saat ini telah terbangun 26 lembaga penyalur dan ditargetkan hingga akhir tahun dapat diselesaikan 54 titik. Hingga akhir 2019, diharapkan dapat terbangun lembaga penyalur di 150 lembaga penyalur di 148 titik.
