AGATS, MinergyNews– KKabupaten Asmat Provinsi Papua, menjadi rangkaian terakhir kunjungan kerja Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Rombongan di tanah Papua. Kondisi sebulan terakhir, Kabupaten Asmat menjadi ramai dikunjungi para petugas kesehatan dan relawan karena Wilayah Asmat ditetapkan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan penyakit campak. Namun sekarang Jumat (16/02) penetapan Kondisi Luar Biasa sudah dicabut 2 (dua) minggu yang lalu dan berangsur-angsur semua masalah kesehatan ditangani dengan baik.
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, terdapat program Lampu Terang Surya Hemat Energi (LTSHE) Untuk Kabupaten Asmat. Namun pembagian ini bukan karena adanya KLB gizi buruk tersebut, tapi memang sudah diprogramkan sebelumnya. Rida Mulyana menegaskan “bahwa program pembagian lampu gratis ini bukan karena adanya KLB tersebut, namun kami sudah memprogramkan lama untuk saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik sama sekali”.
Kabupaten Asmat mendapatkan alokasi sebanyak 922 unit LTSHE yang berada di 8 (delapan) kecamatan/distrik di 15 (lima belas) Desa, yaitu Kecamatan Fayit terdapat 2 desa sebanyak 145 Unit, Kecamatan Betcbamu terdapat 1 desa sebanyak 93 unit, Kecamatan Pulau Tiga terdapat 2 desa sebanyak 75 unit, Kecamatan Kopay terdapat 1 desa sebanyak 62 unit, Kecamatan Pulau Aswi terdapat 1 desa sebanyak 56 unit, Kecamatan Suru-Suru terdapat 2 desa sebanyak 75 unit, Kecamatan Suator terdapat 1 desa sebanyak 103 unit, dan Kecamatan Kolf Braza terdapat 5 desa sebanyak 313 unit.
Bupati Asmat Elisa Kambu menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Jokowi. “Adanya lampu LTSHE ini masyarakat merasa senang karena adanya terang di Kampung-kampung Asmat, dengan adanya lampu ini kondisi masyarakat akan semakin membaik”.
Namun masih terdapat kekhawatiran Bapak Bupati karena kondisi masyarakat yang tidak paham teknologi ini. “Saya mengharapkan pemerintah juga memberikan PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya), karena akan lebih mudah mengelolanya karena terpusat” jelas Elisa Kambu.
Kekhawatiran Bapak Bupati dijawab Rida bahwa yang kami beli adalah terangnya. “Yang dibeli adalah terangnya selama 3 (tiga) tahun bukan produknya, jika ada masalah silahkan sampaikan ke penyedia atau kami, penyedia akan memperbaikinya” tegas Rida.
Bahwa usulan tersebut akan jadi masukan dalam penyusunan program penerangan dikawasan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). “Kalo emang butuhnya PLTS silahkan pak sediakan lahannya dan diajukan proposal ke kamj. Kami bangun PLTS seperti itu di tempat lain. Kita sudah bangun 500an unit PLTS di Indonesia” ungkap Rida. Kondisi kebutuhan energi dan cara pemenuhan energi daerah akan menjadi acuan ke depannya, karena pemenuhan kebutuhan listrik adalah hak dasar.
