Jakarta, MinergyNews– Pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada program percepatan 35.000 MW sehingga program tersebut dapat terus berjalan dan dapat diselesaikan. Ditargetkan pada 2018 atau paling lambat awal 2019, semua kontrak 35.000 MW sudah sudah ditandatangani.
Ditemui di ruang kerjanya di Jakarta (14/8), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan optimisme terkait hal tersebut. “Saya yakin 2018, seluruhnya (35.000 MW) sudah kontrak, paling lambat awal 2019,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah akan mencoba menyelesaikan target 35.000 MW total ini sampai 2024-2025. “Ini jalan terus, mudah-mudahan (tahun) 2019 kira-kira 19.000 sampai 20.000 (MW) sudah berjalan,” lanjut Jonan.
Jonan menjelaskan, dulu estimasi awal 35.000 MW akan selesai dalam 5 tahun bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen, namun sekarang faktanya dalam 3 tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, sehingga wajar bila 35.000 MW mengalami perlambatan. “Indonesia bagian dari ekonomi global, perlambatan pertumbuhan berpengaruh, nggak mungkin akan naik sendiri,” ungkapnya.
Sebelumnya dalam laporan capaian semester subsektor ketenagalistikan (4/8) dilaporkan progress pelaksanaan program 35.000 MW hingga semester I tahun 2017 yang sudah COD/komisioning 768 MW, konstruksi 14.193 MW, PPA belum konstruksi 8.550 MW, pengadaan 5.155 MW dan perencanaan 7.170 MW.
Pemerintah juga terus membenahi pengaturan pokok-pokok Power Purchase Agreement (PPA), subsidi listrik tepat sasaran, hingga permasalahan penyediaan lahan dan perizinan dalam rangka percepatan pencapaian target 35.000 MW ini.
