Jakarta, MinergyNews– Dalam Dialog Calon Presiden Bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Jakarta, Kamis (11/1/2024), calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanm menyatakan bahwa BUMN bukan alat negara untuk mencari keuntungan saja.
Anies menjelaskan, BUMN tidak bisa dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara atau mencari keuntungan semata.
“Korporasi milik negara tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi dipandang sebagai institusi yang melakukan pembangunan,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Anies ketika dimintai pandangannya terkait dengan bagaimana dirinya mampu memberikan kesempatan usaha yang sama antara BUMN dan sektor swasata.
Selain itu, tambah Anies apabila BUMN dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara, maka perusahaan-perusahaan pelat merah akan memenuhi pasar sehingga akan menciptakan konflik kepentingan alias conflict of interest.
“Ada konflik kepentingan. Di satu sisi regulator, sisi lain market player maka dia (BUMN) akan membuat regulasi yang menguntungkan market player yang miliknya dia,” cetusnya.
Oleh karena itu, Anies menegaskan, ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi karena sejatinya perusahaan milik negara merupakan agen pembangunan. Dia menilai upaya pembangunan hanya dapat dilakukan oleh negara melalui korporasi.
Pasalnya, menurut Anies, negara membutuhkan fleksibilitas dalam mengeksekusi program pembangunan. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies menyatakan memilih perseroan terbatas (PT) sebagai pengelola transportasi publik ketimbang diserahkan ke Dinas Perhubungan.
“Kami memilih pakai PT, kenapa? Karena PT ini mudah melakukan apa saja, hiring ataupun firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerja sama dengan periklanan bisa dilakukan,” katanya.
Maka dari itu, Anies menghimbau, seharusnya korporasi milik negara digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan tugas pembangunan. Dengan demikian, BUMN bisa fokus menggarap sektor-sektor strategis sesuai dengan kepentingan nasional.
“Jadi ketika negara punya korporasi, maka jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi,” tandasnya.
