Jakarta, MinergyNews– Peristiwa tumpahan minyak (oil spill) akibat kebocoran proyek Hulu Energi sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina di pesisir Pantai Utara Karawang, telah menyita banyak perhatian berbagai pihak termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk itu KKP bersama Pertamina menyampaikan konferensi pers terkait perkembangan penanganan tumpahan minyak tersebut serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis (1/8).
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati; Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) Dharmawan Samsu; Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi Meidawati; dan jajaran Eselon I lingkup KKP.
Dirut Pertamina Nicke menjelaskan, saat ini pihaknya terus berupaya optimal untuk menahan agar tumpahan minyak tidak melebar ke perairan yang lebih luas dengan mengerahkan 7 (tujuh) lapis proteksi di sekitar anjungan. Salah satunya yakni dengan menaruh oil boom di sekitar anjungan. Oil boom adalah peralatan yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di perairan sekitar anjungan.
“7 (tujuh) lapis proteksi telah kami kembangkan di sekitar daerah terdampak. Di lapis 1 kita pasang static oil boom di sekitar anjungan YYA-1 sepanjang 2.450 meter untuk menahan oil spill dalam lingkungan anjungan. Di layer 2, kita juga memasang moveable oil boom sepanjang 2×200 meter untuk menghadang ceceran minyak dari lapis 1 yang masih belum tertahan sepenuhnya,” jelasnya.
Selain itu, Pertamina juga mengerahkan 3 oil skimmer untuk mengangkat dan menyedot tumpahan minyak yang berada di perairan sekitar anjungan. Pihaknya juga menurunkan 39 kapal untuk menampung sementara tumpahan minyak telah disedot sekaligus
Sebagai bentuk dukungan KKP terhadap Pertamina, Menteri Susi beserta jajaran telah meninjau langsung pesisir pantai utara Karawang hingga Kepulauan Seribu dari udara menggunakan helikopter pada Kamis (1/8) pagi.
Menteri Susi menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir karena institusi pemerintah terkait, baik Pertamina sebagai perusahaan negara maupun sejumlah K/L lainnya seperti KKP dan KLHK, dan Kementerian ESDM akan menanggulangi dampak dari perisitiwa ini hingga tuntas.
“Peristiwa ini sebetulnya kecelakaan, musibah yang tidak kita harapkan namun terjadi. Untuk peristiwa di Karawang saya tidak begitu khawatir karena Pertamina sebagai perusahaan negara juga akan menanganinya dengan baik,” ujarnya.
Menteri Susi juga memastikan bahwa stakeholders sekitar yang terdampak, utamanya nelayan, petambak, dan warga pesisir akan mendapatkan kompensasi dari Pertamina bekerjasama dengan K/L terkait. “Tentunya, stakeholder-stakeholder yang dirugikan juga akan mendapatkan recovery atau kompensasi,” ucapnya.
Kendati demikian, Menteri Susi berharap agar ke depannya Pertamina menyediakan lebih banyak oil boom untuk meminimalisir penyebaran minyak apabila terjadi peristiwa serupa. “Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan, oil boom itu mungkin kita harus punya stok lebih banyak. Karena kalau menangani lebih cepat dengan oil boom, lebih banyak liquid ini tidak akan sampai ke pinggir,” ujarnya.
Menteri Susi juga menyarankan agar pihak Pertamina dapat menyediakan command center untuk mengatur lalu-lintas kapal agar penanganan dapat dilakuan dengan lebih cepat. “Kapal-kapal untuk menangkap tumpahan minyak sudah cukup banyak, mungkin bisa lebih dimaksimalkan dari command centernya Pertamina dalam menjangkau minyak yang luput dari oil boom,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari perisitiwa tumpahan minyak ini, Menteri Susi menegaskan bahwa KKP bersama Pertamina dan K/L terkait lainnya akan terus melakukan segala upaya penanggulangan secara optimal hingga tuntas. Menurutnya, pemulihan ini tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit yakni minimum 6 bulan karena dampak lingkungan yang mungkin timbul ke depannya harus diantisipasi secara terus menerus.
“Pasti akan ada terus-menerus program konservasi dan recovery dari dampak yang ditimbulkan oleh oil spill ini. Kita harapkan recovery secara fisik dapat terjadi dengan cepat, as best as we can yang bisa kita usahakan,” tuturnya.
Hal ini dipertegas oleh Nicke. Ia memastikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk melakukan penanggulangan (recovery) hingga tuntas. Kompensasi sosial bagi masyarakat pun akan dilakukan secepatnya. “Mengenai ganti rugi kita akan lakukan secepatnya. Namun kami masih berkoordinasi dengan Pemda dan Dinas terkait lainnya untuk bersama-sama merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara terkait lingkungan, Nicke menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini berfokus kepada mematikan sumur YYA-1 terlebih dahulu dibantu dengan perusahaan asing Boots & Coots yang berkompeten di bidangnya. Dalam jangka panjang, Pertamina akan melakukan CSR secara berkala dan recovery terhadap lingkungan.
“Kalau ada lingkungan yang rusak, kami berkomitmen untuk melakukan recovery. Walaupun sampai saat ini masih ada ceceran minyak yang lepas dari oil boom dan belum terambil di lautan, kami berkomitmen kemanapun spill-nya ada di lautan Indonesia akan kami kejar. Selama ini, program CSR sudah kita jalankan dengan baik dan akan kita tingkatkan,” pungkasnya.
