Jakarta, MinergyNews– Pemerintah tetap berkomitmen mencapai bauran energi 23 persen dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk kelistrikan dan transportasi di tahun 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa usaha mencapai bauran energi tersebut akan dilakukan semaksimal mungkin. “Komitmen Pemerintah untuk tetap mencapai bauran energi atau energy mix 23% untuk kelistrikan dan transportasi di 2025 itu tetap akan dilaksanakan. Semaksimal yang kita bisa,” tegasnya pada Peluncuran Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kelistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (KEBTKE) di Surabaya, Kamis (12/4).
Jonan juga meminta kepada BLU PPSDM KEBTKE untuk mendorong agar masyarakat dan industri sadar akan pentingnya bauran energi. “Saya sudah minta dengan BLU PPSDM KEBTKE membantu juga sektor industri dan masyarakat untuk, paling kurang, sadar bahwa bauran energi itu penting. Bapak Presiden Joko Widodo telah tanda tangan komitmen tentang climate change di Paris (COP 21), Desember 2015, dan komitmen itu tetap jalan, kita usahakan energy mix tetap 23%, kata Jonan.
Namun Jonan tidak memungkiri bahwa usaha tersebut memiliki tantangan, yakni dari segi tarif, bukan teknologi. “Memang tantangannya satu, tantangannya itu bukan teknologi. Untuk suatu negara yang gini rationya masih 0,39 atau yang disparitasnya masih besar, ini yang menjadi tantangan adalah mengenai tarif. Jadi kalau kita bilang harus 23% di tarif berapa pun juga, saya kira tidak bisa masuk. Karena kalau sampai 23% ini membawa dampak kenaikan tarif listrik, pasti masyarakat banyak yang menentang. Ini kita berharap, kalau kita menerapkan Pancasila Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kita akan berusaha tarif listrik itu terjangkau,” ujar Jonan.
Selain itu, Kementerian ESDM juga mendorong pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk mendorong pemanfaatan EBT. “Kita akan mencoba mendorong EBT untuk sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya di Dewan Energi Nasional (DEN) juga turun ke provinsi untuk membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Ini dibikin supaya mendorong juga pemanfaatan EBT. Kalau banyak sungai ya bikin PLTA atau PLTMH. Kalau misalnya radiasi mataharinya bagus, itu menggunakan PLTS, atau kalau anginnya kencang bikin tenaga bayu. Ada juga yang semangat mengembangkan (pembangkit listrik) arus laut di Larantuka, saya juga sudah ke situ. Ya saya bilang, ya boleh aja, sangat mendukung, tetapi tarifnya harus masuk akal, karena ini dijual ke masyarakat,” tutur Jonan.
Jonan juga mengatakan bahwa kesempatan berbisnis di sektor EBT sangat luas, mengingat target yang ingin dicapai Pemerintah sangat besar. “Kalau ngomong dari segi bisnis ini kesempatannya luas sekali, kalau 2025 itu 23%, hitung 20% saja, 2025 itu kapasitas listrik terpasang kira-kira 90.000 MW, kalau dikali 20% 18.000 MW. Kapasitasnya besar sekali. Kalau bikin PLTMH itu, 5 saja itu dapat berapa, besar sekali. Tenaga surya juga, ini kesempatannya bisnis ini besar. Mumpung ini baru mulai coba penetrasi yg baik. Dan kita ini bisnis ya, bisnis itu harus punya empati rasa kebangsaan,” pungkas Jonan.
Dalam kesempatan tersebut, Jonan juga menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Penyerahan Berkas Komitmen Kerja Sama antara BLU PPSDM KEBTKE dengan Badan Usaha untuk meningkatkan peluang pencapaian rencana pendapatan pada BLU PPSDM KEBTKE sesuai dengan rencana strategi bisnis. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilakukan oleh Kepala PPSDM KEBTKE Umi Asngadah dengan:
1. PT Geo Dipa Energi (Persero)
2. PT Pembangkitan Jawa Bali
3. Sekolah Tinggi Teknik PLN
4. PT Pembangunan Perumahan
5. PT Sertifikasi Ketenagalistrikan Indonesia
6. PT Teknologi Optima Indonesia
7. PT Leskatmelin
8. GIZ GMBH
9. Lisan Nusantara Satu
10. Himpunan Ahli Pembangkit
11. PT Official Sertifikasi Harapan
12. PT Pertamina Corporate University
