Pontianak, MinergyNews– Sulitnya kondisi geografis Indonesia dalam mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga tidak menyurutkan langkah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk tetap mengintruksikan pelaksanaan program tersebut sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“(Distribusi) ini kan lewat tangki, kemudian disalurkan lagi lewat drum di tongkang, terus dibawa lagi ke lokasi. Ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Dulu kita malas urus yang jauh-jauh, sekarang harus dilakukan. Apapun itu daerah terpencil, terdepan, dan terluar masuk dalam NKRI, harus diurus,” jelas Jokowi usai melepas pengiriman distribusi melalui truk tangki di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pontianak (29/12) sebagai simbol peresmian 17 titik BBM Satu Harga di penghujung 2017.
Presiden menjelaskan, bukan hanya di Papua, untuk mendistribusikan ke salah satu titik di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, pendistribusian BBM Satu Harga butuh waktu yang tidak singkat. Untuk sampai ke lokasi, dari TBBM Samarinda dibawa dengan tongkang atau Self Propelled Oil Barge (SPOB) berkapasitas 150 kilo liter (KL) dan 200 KL menuju Long Bagun selam 2 sampai 3 hari.
Sesampai di Long Bagun, BBM dimasukkan ke dalam drum kemasan masing-masing 200 liter yang diangkut dengan kapal panjang. Setelah itu, BBM baru bisa didistribusikan menuju Long Apari dengan durasi perjalanan sekitar 6-7 jam. Selama durasi tersebut, kapal panjang melewati tiga jeram di mana kapal hanya bisa mengangkut maksimal 5 drum saja.
Sulitnya proses distribusi inilah yang kemudian menjadikan harga BBM membengkak. “Akibatnya ini yang sering tidak kita lihat, tidak kita kalkulasi. Harga bahan2 terutama harga bahan pokok yang diperlukan rakyat, menjadi semakin mahal di tempat-tempat itu karena biaya distribusinya mahal, biaya logistiknya tinggi,” ungkap Jokowi.
Sebagaimana laporan Menteri ESDM ke Presiden, untuk mendistribusikan ke semua titik BBM Satu Harga, Pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 800 miliar per tahun. Jumlah dana tersebut, menurut Jokowi, jauh lebih kecil dibanding dengan dana subsidi energi yang dulu sempat mencapai Rp300 triliun per tahun.
“Inilah yang sering saya sampaikan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain lebih dekat harga BBM Satu Harga juga sama di titik penyalur yang dibangun ini,” pungkas Presiden.
