Jakarta, MinergyNews– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait rencana impor Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar. Karena berulang kali dalam berbagai kesempatan Pemerintah menegaskan bahwa energi tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tapi harus mampu menjadi modal dan mendorong pembangunan bangsa.
“Dengan rencana impor LNG dari Qatar sejatinya sedang menegasikan komitmen pemerintah yang berulang kali menempatkan energi tidak sekedar komoditas ekonomi tapi sebagai modal dan pendorong pembangunan. Rencana importasi LNG ini terasa sangat mendesak, padahal jika diperhatikan neraca gas nasional antara kebutuhan dan ketersediaan masih mencukupi,” disampaikan Rofi Munawar melalui rilis pers di Jakarta.
Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, alasan pemerintah bahwa PT PLN dalam pembangunan pembangkit di pulau sumatera membutuhkan gas yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya menilai bahwa lebih murah mendatangkan LNG dengan impor dibandingkan dari Indonesia timur dan tengah tidak bisa dijadikan pembenaran. Karena secara faktual, potensi gas nasional Indonesia masih sangat mencukupi dan harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan melakukan importasi dari luar. Mengingat secara regulasi, harga gas impor itu maksimal 14% dari Harga Minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) hingga pembangkit PLN.
“Pemerintah harus mengoptimalkan gas sebagai modal pembangunan, bukan sebagai komoditi yang bersifat transaksional, sebagaimana amanah UU energi. Ini signal penting bahwa perlu perbaikan terus-menerus terhadap tata kelola gas bumi di Indonesia.” Tegasnya.
Rofi memberikan contoh, pemerintah harusnya bisa mengoptimalkan blok Natuna, karena rencana impor LNG ini hanya small scale. Atau bisa juga dengan memanfaatkan lapangan Arun dengan memaksimalkan tangki timbun LPG 4 ea, Condensate 4 ea. Terlebih lokasinya juga sangat strategis di selat malaka.
