Jakarta, MinergyNews– Pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua setelah pemerintah menguasai mayoritas saham Freeport.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa seperti dikutip dari Antara.
“Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua,” ujarnya.
Menurut Andi, Kadin menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat sehingga perlu mendorong pembangunan smelter di Papua. Andi mengingatkan bahwa UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang.
Namun, ia berpendapat, dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur. Menurut dia, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter.
Apalagi, ujarnya, perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan timur Indonesia sehingga pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tersebut.
Sebagaimana diwartakan, pemerintah perlu diapresiasi karena dinilai berhasil melunakkan PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham Pemerintah RI kini menjadi sebesar 51 persen, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.
“Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 persen saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport,” kata Satya Widya Yudha.
