Jakarta, MinergyNews– Pemerintah berharap pembangunan proyek kilang minyak berjalan sesuai rencana dan berupaya membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi PT Pertamina, menyusul keinginan BUMN tersebut untuk memundurkan waktu penyelesaian pembangunan kilang karena keterbatasan keuangan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja di Gedung DPR, Selasa (13/6), mengatakan, Pemerintah menginginkan agar pembangunan kilang minyak lebih cepat terwujud mengingat besarnya impor BBM yang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini tengah dikaji berbagai opsi untuk menyelesaikan kesulitan yang dialami Pertamina agar proyek berjalan lancar.
“Kilang ini kita inginnya kan lebih cepat lebih bagus karena kita impor BBM banyak. Sudah dibahas terus menerus bagaimana caranya mencari berbagai solusi supaya kilang ini bisa sesuai jadwal. Kalau Pertamina kan inginnya bertahap,” ujar Wirat.
Salah satu opsinya adalah menurunkan share saham Pertamina dan meningkatkan peran swasta. Mengenai share saham yang paling pas untuk Pertamina, juga masih dalam pembahasan. “Semua lagi dikaji. Pertamina optimumnya berapa,” tambah Wirat.
Pertamina berkeinginan menjadwal ulang pembangunan kilangnya sekitar 1-3 tahun. Rencana semula, semua kilang baik yang baru dibangun maupun yang ditingkatkan kapasitasnya dapat rampung tahun 2023.
Proyek kilang yang dibangun Pertamina adalah 2 kilang baru di Tuban dan Balongan serta peningkatan kapasitas 4 kilang yaitu Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Untuk membangun proyek tersebut, Pertamina membutuhkan dana sekitar US$ 36,27 miliar atau lebih dari Rp 471 triliun.
Pembangunan kilang minyak sangat penting bagi Indonesia. Selain dapat menekan impor BBM, pembangunan kilang juga menggerakkan perekonomian masyarakat. (un)
